Aturan Wajib Penyerahan LHKPN Bacaleg Dirubah

LAPORAN LAMA: Di aplikasi LHKPN, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti tertulis hanya menyerahkan LHKPN pada 2006 dan 2011, tepatnya saat ia maju sebagai calon kepala daerah di pilkada. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

LAPORAN LAMA: Di aplikasi LHKPN, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti tertulis hanya menyerahkan LHKPN pada 2006 dan 2011, tepatnya saat ia maju sebagai calon kepala daerah di pilkada. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengubah kewajiban penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Pemilihan Legislatif 2019.

LHKPN sebelumnya wajib diserahkan sebagai salah satu syarat pencalonan bakal calon legislatif (Bacaleg). Namun, LHKPN wajib diserahkan sebagai syarat pelantikan jika calon legislatif terpilih.

“Iya sudah dirubah, prinsipnya calon yang terpilih wajib laporkan LHKPN. Bagi calon petahana, penyelenggara negara, dan calon yang terpilih,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, Rabu (2/5/2018).

Syafrudin menuturkan, caleg terpilih takkan dilantik sebelum calon tersebut menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukti pelaporannya diserahkan ke KPU.

“Jadi kalau dia tidak menyerahkan LHKPN, maka dia tidak akan dilantik,” tuturnya.

Dengan aturan tersebut, maka LHPKN pun tak wajib diserahkan bagi calon yang tidak terpilih sebagai wakil rakyat.

Syafrudin menjelaskan, KPU RI beralasan, diubahnya aturan tersebut karena kewajiban penyerahan LHKPN sebagai syarat pencalonan sulit direalisasikan.

“Cukup rumit dan harus realistis, juga banyak calon. Praktiknya tidak akan efektif. Maka diberikan jalan tengah bahwa LHKPN itu terkait persyaratan pelantikan,” jelas dia.

Sebelumnya, para Bacaleg diwajibkan menyerahkan LHKPN ke KPK sebagai syarat pendaftara. Itu berlaku untuk DPD, DPR RI, DPRS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Konsekuensinya, jika persyaratan pencalonan itu tidak dipenuhi, caleg yang bersangkutan tidak akan diloloskan sebagai peserta Pileg 2019.

Namun, sejumlah partai politik saat itu menolak rencana KPU yang akan diatur dalam Peraturan KPU tersebut untuk kali pertama. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …