Proyek Kereta Cepat, PSBI Bayar Ganti Rugi 54 Bidang Tanah di Lambangsari

Kabid Pengadaan Agus Susanto dalam tahapan ganti rugi tanah untuk proyek kereta cepat, Lambangsari, Tambun Selatan, Senin (23/4/2018). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

Kabid Pengadaan Agus Susanto dalam tahapan ganti rugi tanah untuk proyek kereta cepat, Lambangsari, Tambun Selatan, Senin (23/4/2018). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

TAHAP pengadaan tanah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki tahapan pembayaran ganti rugi. Itu berlangsung di Aula Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Senin (23/4/2018).

Ratusan warga yang tanah miliknya terkena proyek tersebut memadati aula desa dengan membawa persyaratan administratif untuk pencairan.

Penanggung Jawab dari Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PBSI) Icsan Noor Iman, menyempatkan menyambangi salah seorang warga pemilik salah satu bidang, Anjung (76) yang tengah sakit.

Seluas 193 meter persegi tanah warga RT 004 RW 03, Kampung Kalijambe itu terkena proyek strategis nasional. Ia menerima kurang lebih Rp1.193.882.000.

“Itu bagian dari pelayanan kami untuk warga yang telah berkorban untuk proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Biaya pergantian sertifikat kita bebaskan, PSBI yang tanggung,” ucapnya.

Lanjutnya, karena proyek tersebut elevated maka tidak ada daerah yang terisolasi. Untuk warga yang memiliki tanah di atas 100 meter persegi, maka harus mengajukan permohonan kepada BPN.

“Ada 54 bidang yang dibayarkan. Ada 2 yang masih pending karena kekeliruan data. Itu nanti entah pengukuran ulang atau validasi dokumen,” ucapnya.

Total luas wilayah Lambangsari yang terkena proyek kereta cepat mencapai 40.000 meter persegi dari 77 bidang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Agus Susanto menyebutkan, ada 77 bidang tanah yang terkena proyek kereta cepat di Lambangsari dan belum ada penambahan luasan tanah hingga saat ini.

“Hari ini pembayaran 54 bidang. Alhamdulillah semuanya bisa kita realisasi, yang ada masalah kelebihan luas, kita tanya dia punya surat lain atau tidak. Semua sudah dibayarkan tinggal melengkapi data pendukung,” kata Agus.

Untuk itu, warga diberi kesempatan untuk melengkapi surat itu hingga 7 hari ke depan.

“Ada warga yang tanah sisanya di bawah 100 meter tidak minta dibayarkan karena menurut mereka itu masih bisa dimanfaatkan,” jelasnya. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …