Jelang Penetapan DPT, KPU, Panwaslu dan Disdukcasip Kota Bekasi Berembug

Rapat Koordinasi KPU dengan Panwaslu dan Disdukcasip Kota Bekasi jelang penetapan DPT, Senin (9/4/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Rapat Koordinasi KPU dengan Panwaslu dan Disdukcasip Kota Bekasi jelang penetapan DPT, Senin (9/4/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

JELANG penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) mulai berembug.

Mereka saat ini tengah fokus bekerjasama untuk mensukseskan Pilkada 2018 dengan menargetkan semua warga yang sudah mempunyai hak pilih, dapat menyalurkannya haknya pada 27 Juni 2018 mendatang.

Menurut data yang ada, jumlah pemilih di Kota Bekasi menembus angka 1,7 juta jiwa dari 2,6 juta penduduk. Namun belakangan, jumlah itu berbalik setelah KPU Kota Bekasi melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dari data yang ada, hanya terdapat 1.383.018 jiwa warga yang tercatat di DPS hasil daripada Pencocokan dan Penilitian (Coklit) Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

Angka itu terpecah dari jumlah pemilih laki-laki yang sebanyak 689.505 jiwa dan pemilih perempuan 693.513 jiwa dari 56 kelurahan dengan 3030 TPS di 12 kecamatan Kota Bekasi.

Dari hasil rekapitulasi penetapan jumlah DPS, KPU Kota Bekasi menemukan 8.789 jiwa yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Bekasi.

Rinciannya adalah 4.573 jiwa pemilih laki-laki non e-KTP dan 4.225 jiwa pemilih perempuan non e-KTP.

Ketua KPU Kota Bekasi, memproyeksikan jika DPT Kota Bekasi hanya diangka 1,5 juta jiwa. Bahkan, bisa lebih kecil atau meniningkat sedikit dari penetapan rekapitulasi DPS.

“Ya, kemungkinan hanya menembus di angka 1,5 juta jiwa pemilih saja,” kata Ucu dalam rapat koordinasi pemilih potensial non e-KTP bersama Panwaslu dan Disdukcasip di kantornya, Senin (9/4/2018).

Novita Ulya Hastuti, Ketua Panwaslu Kota Bekasi, menyampaikan jika lembaganya di tingkat kecamatan atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masih menemukan pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPS.

“Masih terdapat pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPS. Dan, ini harus kembali di koreksi. Karena itu, saya mengusulkan agar diselenggarakan kembali rakor sebelmum penetapan DPT,” tutur Novita.

Sekretaris Disdukcasip Kota Bekasi, Jamus, mengatakan jika lembaganya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani pemilih non e-KTP.

Jamus mengungkapkan, Disdukcasip Kota Bekasi juga kerap melakukan jemput bola di tingkat kecamatan, kelurahan hingga rukun warga dan rukun tetangga (RT/RW) di wilayahnya.

“Kebanyakan memang, saat kita jemput bola orang yang ada dalam database kita itu sudah pindah, dan tidak melapor ke RT/RW. Ada juga yang sudah meninggal. Saat ini kami juga masih terus berupaya melakukan perekaman e-KTP kepada warga atau seminimal mungkin surat keterangan (Suket) sebaga syarat pemilih,” paparnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …