Bacaleg Terancam Tak Lolos Jika…

LAPORAN LAMA: Di aplikasi LHKPN, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti tertulis hanya menyerahkan LHKPN pada 2006 dan 2011, tepatnya saat ia maju sebagai calon kepala daerah di pilkada. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

LAPORAN LAMA: Di aplikasi LHKPN, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti tertulis hanya menyerahkan LHKPN pada 2006 dan 2011, tepatnya saat ia maju sebagai calon kepala daerah di pilkada. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

BAKAL Calon Legislatif (Bacaleg) kini terancam tidak lolos dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Ancaman itu berlaku jika bacaleg tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) di Pemilu 2019, mendatang.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, menjelaskan bahwa rencana kewajiban menyerahkan LHKPN itu akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk kali pertama.

Dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf (v) rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan para bakal calon harus memenuhi persyaratan telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwewenang memeriksa laporan kekayaaan penyelenggara negara.

Sementara dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf (j) menyatakan pelaporan harta kekayaan para bakal calon dinyatakan dengan bukti tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara dari KPK.

“LHKPN itu wajib diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, bukti pelaporan tersebut diserahkan ke KPU sebagai syarat pencalonan pada pileg,” jelas Syafrudin, Sabtu (7/4/2018).

Karena itu, konsekuensi jika persyaratan pencalonan itu tidak dipenuhi adalah caleg yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …