Petugas Inventarisasi dan Ukur Lahan Bakal Depo LRT

(Ilustrasi) Anggota Satgas LRT mendata lahan yang akan digunakan untuk proyek Depo LRT di Kampung Jati, Jatimulya, Tambun Selatan, Selasa (27/3/2018). (Foto: Rezza/GoBekasi)

(Ilustrasi) Anggota Satgas LRT mendata lahan yang akan digunakan untuk proyek Depo LRT di Kampung Jati, Jatimulya, Tambun Selatan, Selasa (27/3/2018). (Foto: Rezza/GoBekasi)

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat melakukan invetarisasi dan pengukuran untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT), di RW 07 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (27/3/2018).

Proses pengukuran lahan ini dihadiri jajaran Muspida Kabupaten Bekasi dan berjalan kondusif.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Mujitono mengatakan dalam kegiatan kali ini melanjutkan program pembebasan tanah LRT, dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

“Perencanaan awal LRT ini sudah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujarnya.

Terang dia, tahap berikutnya persiapan dominannya Gubernur Jawa Barat sudah berjalan, dengan melakukan penetapan lokasi tersebut sebagai obyek pembangunan LRT.

“Dan kami pelaksananya. Kepala Kantor (BPN Kabupaten Bekasi, Red) saya perintahkan untuk melakukan itu semua (teknis),” terangnya.

Beber dia, dan yang keempat adalah menyerahkan hasilnya untuk bisa melakukan pembangunan program LRT.

“Saya mengucapkan terima kasih (Muspida) telah mengawal kami dalam pendataan invetarisnya dan pengukurannya,” bebernya.

Dia menambahkan, penetapan lokasi tersebut harus dilakukan pihaknya karena pembangunan LRT itu untuk kepentingan semua.

“Kesuksesannya yaitu 5 pilar. Perencanaanya harus matang, penetapan lokasi sudah oleh gubernur, dan pelaksaanannya kita,” tambahnya.

Pihaknya menjanjikan kepadaw arga bukan sekadar ganti rugi. Tetapi ganti untung sesuai dengan peraturannya.

“Ini semuanya harus ada dukungan dari semua pihak. Koordinasi sudah kita lakukan semuanya biar solid mudah-mudahan semua ini bisa terwujud,” harapnya.

Jelas dia, apa yang terjadi di warga beberapa waktu lalu menurut dia hanya salah paham.

“Kurang lebih 11 hektare lahan untuk pembangunan Depo LRT. Untuk tanah negara tidak diganti, hanya bangunannya diganti biaya kerohiman. Jika bangunan LRT ini ada, maka akan membuat maju daerah ini dan semuanya sejahtera,” jelasnya. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …