Kendaraan Pribadi Masuk Jakarta Bayar, Warga Kota Bekasi Protes Rencana BPTJ

Pengendara memadati di ruas jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Senin (2/10). Kepadatan di ruas jalan tersebut di sebabkan adanya penyempitan jalan yang sedang dalam proses pembangunan pedestrian.

Pengendara memadati di ruas jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Senin (2/10). Kepadatan di ruas jalan tersebut di sebabkan adanya penyempitan jalan yang sedang dalam proses pembangunan pedestrian.

BADAN Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana akan menerapkan tarif bagi semua kendaraan mobil pribadi yang akan masuk ke DKI Jakarta.

Wacana ini mendapat penolakan keras dari Warga Kota Bekasi yang notabene bekerja di DKI Jakarta.

Eshnal Mohammad Utomo, Warga Taman Wisma Asri, Bekasi Utara, mengaku keberatan dengan rencana yang diusulkan BPTJ. Ia berharap wacana itu tidak terjadi.

“Jangan sampai terjadi, sebagai pengendara mobil pribadi, saya keberatan dengan adanya tarif pengendara mobil karena kita sudah membayar pajak juga kan,” kata Eshnal, Senin (26/3/2018).

Lagipula, kata dia, pengendara mobil pribadi yang masuk ke DKI Jakarta dari Bekasi mayoritas menggunakan ruas tol Jakarta-Cikampek.

“Kita kan juga sudah membayar tol untuk alat transportasi cepat untuk membayar e-toll dan juga kita punya asuransi kendaraan,” tuturnya.

Menurutnya, jika BPTJ ingin mengenakan tarif bagi mobil pribadi yang masuk ke wilayah. Tidak saja untuk di DKI Jakarta saja.

Namun, juga semua daerah yang menjadi kewenanganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

“Itu biar tidak adanya kesenjangan sosial, bicara soal macet hampir semua daerah itu macet,” tegas dia.

Warga Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Bambang, pun menolak wacana BPTJ. Ia meminta agar BPTJ mengkaji lebih dalam rencana itu.

“Dikaji lebih dalam saja usulan tersebut sebelum benar-benar di berlakukan. Kan, ganjil genap sudah di lakukan. apakah program itu benar-benar bisa mengurai kemacetan atau tidak sehingga pada beralih ke moda transportasi massal. Jngan main diberlakukan begitu saja,” papar dia.

Warga Kayuringin, Iwan, lebih setuju jika BPTJ berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat penambahan jalan.

“Buatkan jalan layang saja (flyover) atau jalan yang ada di perlebar, itu lebih efektif karena setiap hari kendaraan semakin bertambah,” katanya.

Soalnya, jika hanya mengenakan tarif hanya merugikan masyarakat. Menurutnya, rencana itu hanya memperkeruh kondisi jalan yang ada.

“Jika ada gerbangnya nanti malah bikin macet. Bayangin, berapa pintu masuk ke Jakarta, berapa panjang antrian mobil yang bayar buat masuk, yang ada malah bikin titik kemacetan baru,” kata dia.

Kepala BPTJ Bamabang Prihartono, saat di konfirmasi, mengatakan kalau rencana itu guna meminimalkan penggunaan mobil pribadi dan mendorong warga menggunakan transportasi umum yang sudah disiapkan.

“Tapi ini kan baru rencana, ya. Nanti kita menggunakan sistem ERP (Electronic Road Pricing),” kata Bambang.

Bambang belum dapat menjawab mengenai kajiannya untuk menerapkan tarif berbayar memasuki kawasan Ibu Kota Negara itu disetujui oleh warga dan lembaga legislatif.

“Ini kan baru rencana saja,” tuturnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …