Polisi Minimalisasi Potensi Penyebaran Hoax Saat Pilkada Serentak

POLRI berencana menindak hukum penyebar hoax dalam rangka menangkal informasi hoax Jelang Pilkada serentak tahun 2018.

Kadiv Humas Mabes Polri Kombespol Setyo Pujo Hartono menuturkan, Pilkada serentak pada 2018 ini ada di 171 wilayah, 17 provinsi, 115 kabupaten dan di 39 kota.

Polri sudah mengantisipasi agar tidak ada black campaign (kampanye hitam) dengan berita-berita hoax pada pesta demokrasi masyarakat.

“Yang harus diingat media sosial itu bukan ruang privat tapi ruang publik sehingga harapanya masyarakat bisa bijak dalam bermedia,” ujarnya dalam Diskusi Publik Jelang Pilkada Kota Bekasi, Kamis (15/03/18).

Ia berpendapat, ada hal yang sebaiknya diperhatikan dalam menyebar informasi untuk konsumsi umum, lalu pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum, jangan terpancing emosi. Dan niat baik belum tentu membawa kebaikan.

“Pihak Polri selalu menggunakan logika dan estetika. Dan dalam upaya Polri menangani konten hoax, penegakan hukum merupakan langkah terakhir,” ulasnya.

Sebelumnya, Lanjut dia, pihak Polri melakukan upaya preventif dengan memonitor setiap berita kemudian memberikan stempel Hoax dan disebarkan kembali ke masyarakat.

“Pilkada itu logikanya seperti anak kecil, sebentar ribut sebentar berkawan lagi, yang di atas berantem yang di bawah berantem kemudian yang di atas sudah berkawan lagi tapi yang di bawah masih berantem,” kata Pujo.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Prof. Hanif Nurcholis, menyampaikan, ada beberapa infrastruktur yang sangat berpengaruh dalam Pilkada.

“Infrastruktur demokrasi Pilkada daerah yang mempengaruhi yaitu parpol lokal, organisasi lokal, ormas dan LSM, pers lokal, perguruan tinggi lokal,” pungkasnya.

Lanjutnya, salah satu asal hoax adalah pers kuning yang tidak mementingkan etika dan kaidah jurnalistik yang dibeli calon, perasi intelejen, penjual jasa hoax. (lea/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …