Satpol PP Jelaskan Tahapan Penertiban Bangunan untuk Depo LRT di Jatimulya

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor beserta pejabat Kementerian Perhubungan menjelaskan soal duduk permasalahan di Jatimulya, Tambun Selatan, Selasa (12/12/2017). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor beserta pejabat Kementerian Perhubungan menjelaskan soal duduk permasalahan di Jatimulya, Tambun Selatan, Selasa (12/12/2017). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor menjelaskan pimpinan Kabupaten Bekasi mendukung sepenuhnya depo light rapid transit (LRT) sebagai bagian proyek strategi nasional (PSN).

“Sebagaimana kita ketahui ada 6 hektare. Kita ingin tahu status tanah sebenarnya. Sesuai SoP Satpol PP, kami sudah lakukan pendataan. Hal ini diperlukan untuk menyusun rencana selanjutnya,” jelasnya saat konferensi pers di Tambun Selatan, Selasa (12/12/2017).

Pihaknya telah mendata penduduk yang menempati di atas lahan negara pada Rabu (6/12/2017) lalu untuk memastikan sejumlah hal, di antaranya jumlah keluarga yang menempati tanah seluas 6 hektare itu.

“Setelah kita ketahui jumlah KK, berdasarkan inventarisasi, apabila status tanah ada yang hak milik maka kami akan koordinasi dengan BPN sebagai bahan tindak lanjut. Bagaimana pun pendataan ini entry point untuk langkah selanjutnya,” jelas Sahat.

Usai pendataan, pihaknya akan mensosialisasikan kepada warga bahwa di atas lahan tersebut akan digunakan untuk depo LRT. Setelah sosialisasi pihaknya akan melakukan teguran atau peringatan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya.

“Masalah rencana LRT di lokasi itu. Kita ketahui apa yang disampaikan Pak Jumardi (pejabat Kemenhub). Di lokasi rencana depo LRT ada aset PT Adhi Karya akan dilakukan perlakuan yang berbeda. Ada prosedur yang akan ditempuh dalam penegakan Perda. Terhadap tanah milik, kewenangan ada di BPN,” katanya.

Pihaknya menargetkan, Januari 2018 sudah menyelesaikan semua tahapan karena merujuk pada road map dari Kementerian Perhubungan, Maret 2018 proyek depo LRT mulai dikerjakan dan konstruksi diharapkan selesai Desember 2018.

“Kita pendekatan secara humanis. Antara warga dan PT Adhi Karya beberapa waktu lalu ada kesepakatan dengan warga seperti apakah itu uang kerohiman apakah itu uang pindah. Itu antara mereka, kita tidak mau campur tangan,” ucapnya.

Sahat meminta masyarakat menyatukan pemahaman bahwa di Jatimulya (lokasi depo LRT) adalah tanah negara, sama seperti status tanah negara yang dibangun bangli di atasnya di tempat lain.

“Menurut kami, peningkatan status ketika itu di atas tanah negara bebas, bukan ketika aset ada hak pengelolaan milik satu instansi pemerintah. Kita sampai sekarang punya pemahaman, status tanah negara di Jatimulya dengan titik lainnya adalah sama. Kebetulan di atas lokasi itu ada proyek strategis nasional depo LRT. Kita harus men-support utuh,” tutup Sahat. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …