Massa Serbu Kantor Panwaslu Kabupaten Bekasi

Sejumlah massa berdemonstrasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Bekasi, Jumat (24/3/2017). (Foto: Rahmat)

Sejumlah massa berdemonstrasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Bekasi, Jumat (24/3/2017). (Foto: Rahmat)

SEJUMLAH masyarakat berdemonstrasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Bekasi, Jalan Sukamahi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (24/3/2017). Kedatangan warga terkait mutasi dan rotasi terhadap 749 ASN yang sudah dilakukan Bupati Bekasi terpilih, Neneng Hasanah Yasin pada Jumat (3/3/2017).

“Pada prinsipnya persoalan itu, kami telah melakukan kajian dan juga menyurati ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Kemendagri, dari kedua institusi itu kami mendapatkan jawaban dan prinsipnya surat dari Mendagri ada pada kami. Isi dari surat itu adalah persetujuan untuk petahana melakukan mutasi pada tanggal 3 Maret 2017,” beber Divisi Hukum Panwaslu Kabupaten Bekasi, Iwan Setiono,, Jumat (24/3/2017).

Iwan menambahkan, Bupati Petahana dinilai melanggar apabila tidak ada surat dari KASN dan Kemendagri untuk melakukan mutasi, namun ia mengaku, surat dari kedua Institusi tersebut telah ia terima, sehingga petahana diperbolehkan melakukan Mutasi.

“Kaitannya, substansi suratnya kami menerima dalam undang-undangnya mutasi dilakukan oleh petahana apabila ada izin dari mendagri, berarti kita secara prosedural penanganan pelanggaran itu memenuhi unsur untuk dilakukan mutasi oleh petahana, bukti surat dari Kemendagri ada di kami,” bebernya.

Ia mengatakan, salinan surat yang diterima Panwaslu Kabupaten Bekasi dari Kemendagri dan penjelasan evaluasi merit system dari KASN sudah sesuai prosedur, kendati demikian, ia memperbolehkan kepada pihak yang tidak puas untuk melaporkan hal tersebut dari jalur lain.

“Kalau nanti pelapor kurang puas dengan proses yang ada, sebagai warga negara kan bisa menempuh jalur hukum yang lain, bisa ke PTUN,” jelasnya.

“Kalau seandainya dilaporkan ke PTUN, dan pelapor menang di pengadilan persengketaaan PTUN dan putusannya dimenangkan oleh ASN yang dimutasi, kami akan mentaati apapun hasil yang diputuskan nanti dan kita taati secara kelembagaan,” tutupnya.(gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …