Penilaian Bawaslu Jabar Terhadap Pilkada Bekasi

Ilustrasi pilkada. (Foto: Jawa Pos)

Ilustrasi pilkada. (Foto: Jawa Pos)

KETUA Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Bekasi terendah dibanding tiga daerah lainnya di Jawa Barat yang menggelar Pilkada 2017. Praktik politik uang, kata dia, juga masih kerap terjadi.

“Dari tiga kabupaten kota, Kabupaten Bekasi partisipasinya paling rendah dibandingkan Kota Cimahi dan Kota Tasik, Jawa Barat,” ujarnya.

Menurut Harminus, ada beberapa penyebab tingkat partisipasi tidak memenuhi target. Seperti soal sosok atau figur dari masing-masing pasangan calon kepala daerah, hingga kemungkinan ada pemilih yang tidak terakomodir dalam DPT.

“Apakah masyarakat itu setuju pada seluruh pasangan calon? Kemudian apakah masyarakat yang tidak berpartisi itu karena masyarakat yang belum terakomodir dalam DPT?” tanyanya.

“Apakah dengan dapat ditekannya money politic di sini akhirnya masyarakat tidak datang ke TPS untuk mencoblos? Kalau itu yang dilakukan masyarakat, masyarakat kita merasa rugi. Jadi banyak faktor,” lanjutnya.

Kata Harminus, perlu ada penelitian yang mendalam untuk mengetahui penyebab tingkat partisipasi Pilkada Kabupaten Bekasi yang tidak sesuai target.

“Yang penting bagi Bawaslu dari seluruh pemilih apakah suara yang diberikan itu sesuai dengan mekanisme atau tidak? Suara sah atau tidak sah? Apakah suara yang memilih itu satu orang satu kali, tidak melakukan berkali-kali? Itulah yang kita awasi,” katanya.

Harminus mengklaim sudah melakukan sosialisasi Pilkada 2017 ke seluruh unsur masyarakat, seperti pemuda, ulama, pelajar, ASN, dan unsur pendukung lainnya.

Soal praktik politik uang, lelaki berkacamata ini menilai masih marak di Pilkada Kabupaten Bekasi 2017. Ia mengaku sudah melakukan upaya agar praktik kecurangan tersebut tidak terjadi.

“Nah ini money politic itu bukannya tidak ada namun tercegahkan oleh panwas. Begitu mendengar informasi, kita langsung bergerak agar itu tidak terlaksana. Kita tidak menunggu seperti polisi India. Begitu selesai dibagikan baru ditangkap,” katanya.

“Banyak sekali informasi yang akan melakukan hal tersebut (politik uang), namun panwas bisa mengatasi. Melihat langsung dan akhirnya banyak yang tidak membagikan,” lanjutnya. (dan/pojokjabar/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …