Ini Catatan Panwaslu Terkait Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi

Rapat Pleno Rekapitualasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, Kamis (23/2/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Rapat Pleno Rekapitualasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, Kamis (23/2/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwslu) Kabupaten Bekasi merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 32 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada 4 catatan yang disampaikan Panwaslu terkait penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bekasi 2017.

Hal itu disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil Bupati Bekasi tahun 2017, di Kantor KPUD Kabupaten Bekasi, yang berlangsung sampai Kamis (23/2/2017) pukul 18.00 WIB kemarin.

Divisi Penindak Pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Bekasi, Iwan Setiyono, mengungkapkan Panwas Kecamatan Babelan merekomendasikan PSU di TPS 32 dengan alasan ada 47 warga yang mencoblos tanpa menyerahkan form A-5 sesuai prosedur.

“Di TPS 32, ada 47 pemilih yang biasa memilih di TPS 32. Dalam pemutakhiran data sekarang, mereka terdaftar di TPS 31. Tapi kebiasaan orang di situ, sudah nyoblosnya di TPS 32 jadi KPPS memperbolehkan mereka nyoblos di situ,” kata diia, Kamis (23/2/2017) kepada GoBekasi.co.id

Menanggapi hal itu, KPU Kabupaten Bekasi memutuskan untuk tidak melaksanakan PSU. Surat permintaan PSU terlambat satu hari dari tenggat waktu. Iwan mengatakan, panwaslu sudah menyampaikan undangan PSU di tanggal 17 Februari 2017, tepat dua hari setelah pilkada. Tapi, KPU menerimanya di tanggal 18 Februari 2017.

KPUD kata Iwan, juga telah melakukan jawaban tertulis kepada Panwaslu dan juga sekaligus mengklarifikasi semua penyelenggara.

“KPU memutuskan tidak dilaksanakan PSU dengan beberapa pertimbangan, ya kami menghormati segala keputusan KPU,” kata dia

Lebih lanjut, Iwan meminta penyelenggara dikenakan sanksi administrasi apabila hal serupa terjadi lagi. Selain itu, Panwaslu juga mengimbau kepada KPPU selektif dalam perekrutan penyelenggara ad hoc di bawahnya karena administrasi pemilu adalah hal yang sakral.

Panwaslu menyoroti banyaknya perubahan atau ketidaksesuaian form model DA 1-KWK hasil pleno yang dimiliki PPK dengan yang diserahkan pada Panwascam dan para saksi. Ia menyatakan, setiap ada perubahan di tingkat PPK wajib menginformasikan kepada para saksi secara undangan tertulis, kemudian dibuatkan berita acara.

Iwan terus memaparkan, kenyataannya ada PPK yang belum membuat berita acara. Menurut Iwan, kurang lebih ada 7 PPK yang mengalami perubahan jumlah DPT laki dan perempuan.

Iwan meminta masalah itu segera diselesaikan secara administratif. Dia juga berharap supaya jajaran PPK, PPS, dan KPPS ke depan dalam penghitungan suara harus jeli.

“Secara prinsip banyak kesalahan administratif mengenai penulisan jumlah DPT. Jumlah DPT laki perempuan berubah, walaupun jumlah DPT-nya tetap. Itu kan harus disinkronkan di TPS mana ada perubahan dan harus dicari karena DPT harus sesuai dengan penetapan KPU,” tandas dia. (kub/gob)

 



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …