Beda Hasil Perhitungan, SAH Protes : 30% PPK Lakukan Pelanggaran Prosedur

Rapat Pleno Rekapitualasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, Kamis (23/2/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Rapat Pleno Rekapitualasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, Kamis (23/2/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

SAKSI dari 5 kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menghadiri rapat pleno terbuka rekupitalisasi penetapan suara di kantor Komisi Pemilihan Umun Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi yang terselenggara, Kamis (23/2/2017) sejak pukul 10:00 WIB.

Rapat tersebut guna melakukan pembahasan perhitungan suara dari 1.974.831 warga yang terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan gender, rinciannya, 986.531 laki – laki dan 988.300 perempuan.

Dan dari daftar pemungutan suara di Pilkada Kabupaten Bekasi yang tersebar ke 23 Kecamatan dan 187 Desa atau Kelurahan, sementara itu ada 3.958 TPS yang disediakan KPUD saat pemilihan yang berlangsung pada 15 Februari 2017 lalu.

Kendati demikian, salah satu saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sa’duddin – Dhani Ahmad Prasetyo (SAH) nomor urut 2, terlihat terus mengkritisi terkait data yang dijelaskan dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

“Dari data yang kita punya, banyak ditemukan proses revisi dari PPK yang tidak sesuai prosedur. Rekap jadi mereka, banyak yang dipakai dengan menggunakan pensil sehingga mudah di manipulasi,” kata Kordinator saksi tingkat Kabupaten Bekasi dari pasangan nomor urut 2 Taufiq Saleh, kepada GoBekasi.co.id

Selain itu lanjut Taufiq, rekapan data yang lain bermasalah dirinya temukan ialah dengan modus proses editing yang tanpa memberitahu saksi pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada 2017.

“Ini bisa jadi delik pidana sesuai regulasi yang ada. Kita temukan ada pada 8 dari 23 PPK yang melakukan hal itu. Kita juga sangat menyayangkan hal yang terjadi saat ini di anggap wajar oleh ketua KPUD yang menggap hal itu hanya kesalahan teknis saja,” tutur dia.

Taufiq juga menyebut, pihaknya mendapatkan banyak PPS C1 yang reject (rusak,red) yang juga digunakan dengan pensil sehingga sangat mudah dimanipulasi. Sehingga, pihaknya juga susah menjadikan bukti otentik.

“Kita banyak datanya, dari ribuan TPS kurang lebih 20 persen. Dan 30 persen dari PPK itu melakukan pelanggaran prosedur. Sehingga ini juga merupakan bentuk ketidak profesionalan KPUD dan Panwaslu. Juga terkait banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirubah sepihak oleh PPK. Kotak pembukaan suara juga tidak fire,” tandas dia. (kub/gob)

 



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …