DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

Ilutrasi Raperda

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/5/2018).

Adapun 6 perda yang disahkan antaralain, perda konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, perda pedoman pengelolaan barang milik daerah, perda tentang rumah susun sewa di Kota Bekasi, perda  rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perda ketahanan pangan Kota Bekasi dan perda tentang jaminan kesehatan daerah Kota Bekasi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mengatakan, mengapresiasi kinerja rekan-rekannya di DPRD Kota Bekasi yang telah berhasil menyelesaikan raperda menjadi perda.

Menurutnya, tanpa adanya komitmen dan konsistensi dan etos kerja yang kuat dari para anggota dewan, perda tidak akan pernah rampung dibahas.

“Tentu apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang telah aktif terlibat dalam pembahasan perda baik mereka yang bertugas di pansus ataupun Baperda. Tanpa komitmen, konsitensi dan etos kerja tidak mungkin perda akan rampung dibahas,” kata dia, Kamis (10/5/2018).

Sementara itu, dari 6 perda, pria yang akrab disapa Bang Muin itu menyoroti terbitnya perda tentang jaminan kesehatan Kota Bekasi. Ia berharap dengan adanya perda, maka warga Kota Bekasi akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Alhamdulillah perda jaminan kesehatan sudah disahkan. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu warga Kota Bekasi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Apalagi bagi warga Kota Bekasi yang kurang beruntung dalam sisi ekonomi,” kata dia.

Ia juga berharap agar rumah sakit di Kota Bekasi yang telah bekerjasama untuk tidak mempersulit pasien pengguna jaminan kesehatan daerah atau Kartu Sehat.

“Jangan ada lagi rumah sakit yang mempersulit pasien KS. Semua rumah sakit yang bekerjsama wajib melayani pasien dengan baik,” tandasnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan diharapkan memperhatikan betul laporan keuangan pascapasien selesai berobat dari rumah sakit serta mempermudah proses penagihan klaim dari pihak rumah sakit.

“Kita ingin Dinkes memastikan pengeluaran biaya pengobatan pasien pengguna jaminan kesehatan bisa transpran dan akuntabel. Dan berharap Dinkes tidak mempersulit prosedur pencairan klaim dari pihak rumah sakit penerima peserta jaminan kesehatan,” pungkasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …