Pengusaha Harus Tahu Soal Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup

Suasana rapat koordinasi Lingkungan Hidup, Bekasi Selatan, Rabu (9/5/2018). (Foto: Yurizkha Aditya/GoBekasi)

Suasana rapat koordinasi Lingkungan Hidup, Bekasi Selatan, Rabu (9/5/2018). (Foto: Yurizkha Aditya/GoBekasi)

DINAS Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengadakan Rapat koordinasi penegakan hukum lingkungan di Kota Bekasi, sosialisasi Penegakan Hukum terhadap lingkungan, Rabu (9/5/2018).

Kegiatan ini untuk memberi pemahaman kepada para pelaku usaha atau kegiatan dalam rangka penataan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kepatuhan para pelaku usaha dan atau kegiatan dalam menaati perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Dengan adanya sosialisasi ini aparatur pemerintah di LH dan para pengusaha dapat mengikuti peraturan yang sudah kita sampaikan agar dapat dipatuhi dan dapat menjaga lingkungan di Kota bekasi,” papar Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH Sugiono.

Dasar pelaksanaan Sosialisasi penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2016 tentang pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2018.

“Jadi Rapat koordinasi penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan penunjang monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup SIPLC limbah B3 dan SIPA,dengan mengundang 75 orang yang terdiri dari para pelaku usaha dan atau industri rumah sakit perangkat daerah terkait dan padat pejabat struktural di lingkungan dinas lingkungan hidup Kota Bekasi,” tutupnya. (gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …