Pemkot Diminta Ketatkan Administrasi Kependudukan

Ilustrasi blangko e-KTP. (Foto: Ist)

Ilustrasi blangko e-KTP. (Foto: Ist)

PELAKU industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi supaya mengetatkan sistem administrasi kependudukan warganya.

Sebab banyak debitur berupaya menipu perbankan menggunakan identitas ganda atau palsu sehingga berakhir di pengadilan.

“Kami minta pemerintah mendukung kami dengan memberi kepastian identitas warganya, dengan tidak ada lagi identitas ganda,” kata Komisaris Utama BPR Sinar Terang, Soedeson Tandra, Rabu (9/5/2018).

Soedeson mengaku pernah beberapa kali memperkarakan debitur karena berupaya meminjam uang menggunakan identitas palsu.

“Kebetulan kami juga lawyer (pengacara) jadi langsung dipidanakan,” katanya.

Sebagai bank yang menyentuh masyarakat, kata Soedeson, keberadaan BPR sangat meringankan beban nasabah dalam hal pembiayaan modal.

Lebih dari 1.000 nasabah bank yang dikelolanya bahkan didominasi masyarakat menengah ke bawah dengan tidak memiliki rekening koran dan jaminan.

“BPR itu bank komunitas dan berhadapan langsung dengan masyarakat kecil. Mereka enggak punya rekening koran atau jaminan, bank umum susah memberikan kredit. Kami yang memberikan kredit,” tuturnya.

Dia khawatir dengan adanya idenditas ganda yang dimiliki oleh satu orang bisa berdampak pada pertumbuhan bisnis BPR.

“Bank itu hanya intermediasi. Anda tabung ke saya, nanti saya kasih bunga berapa. Anda mau pinjam, saya kasih bunga lima persen. Keuntungan kami, marginnya kecil. Kalau kemudian ada yang memasukan idenditas ganda, habislah kami,” ujar dia.

Pada tahun lalu, Sinar Terang dapat menyalurkan kredit sebesar Rp50 miliar. Sementara, penyaluran kredit pada tahun 2018 ini ditargetkan sebesar Rp100 miliar dengan nilai maksimal pinjaman hingga Rp1,2 miliar.

Sampai dengan kuartal pertama 2018, bank ini sudah berhasil menyalurkan kredit di angka Rp50 miliar. Oleh karena itu, pihaknya optimistis penyaluran kredit yang ditargetkan di tahun ini dapat terealisasi.

“Penyaluran kredit kami arahkan kepada produktivitas, seperti kredit modal kerja maupun investasi,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …