Pemkot Bekasi Klarifikasi Tudingan Cawalkot Nur Supriyanto Soal Trans Patriot

Foto kiri ke kanan (Calon WaliKota Nomor 2 Nur Supriyanto, menjawab pertanyaan dari Calon Walikota Nomor 1 Rahmat Effendi)

Foto kiri ke kanan (Calon WaliKota Nomor 2 Nur Supriyanto, menjawab pertanyaan dari Calon Walikota Nomor 1 Rahmat Effendi)

PEMERINTAH Kota Bekasi mengklarifikasi tudingan Calon Wali Kota (Cawalkot), Nur Supriyanto, tentang molornya pengoperasian Trans Patriot selama tiga tahun.

Pemerintah menargetkan sembilan bus yang dibeli seharga Rp11 miliar pada November 2017 bakal beroperasi tahun ini.

Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, M Solikhin mengatakan, tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi sebagai payung hukum dalam mengoperasikan bus ini.

Menurut dia, pemerintah akan mendelegasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) sebagai pengelola bus.

Dasar penunjukkan PDMP, kata dia, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Kepala daerah bisa menggunakan hak diskresinya guna mengatasi persoalan yang dihadapai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Mengingat Kota Bekasi sekarang dipimpin penjabat wali kota, kami yakin beliau (Ruddy Gandakusumah) akan meneken perwal yang tengah disusun karena transportasi ini untuk masyarakat,” katanya, Rabu (9/5/2018).

Sebanyak Sembilan bus Trans Patriot yang dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 telah molor hampir dua bulan.

Bus berukuran 3/4 ini awalnya direncanakan bakal diresmikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi ke-21 pada 10 Maret 2018.

Akan tetapi rencana itu urung dilakukan saat pemerintah mendapat rekomendasi atas saran yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Bekasi.

Lewat Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Bekasi menilai, PDMP belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan transportasi, bahkan tidak memiliki pool bus dan bengkel.

“Konteks pemerintah meminta saran ke Kejaksaan Negeri sebagai legal opinion,” kata Solikhin.

Meski tidak memiliki pengalaman, kata Solikhin, tetapi PDMP mendapat kewenangan dalam menunjuk pihak ketiga sebagai operator bus.

Skema penunjukkannya ada dua, yakni sistem lelang dan penunjukkan langsung, tergantung keputusan dari PDPM.

“Secara aturan tidak mungkin Dinas Perhubungan yang mengelola bus ini, makanya kami serahkan ke BUMD,” tandasnya. (adv/hms/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …