Paslon Bisa di Diskualifikasi Jika Lakukan 50 Persen Lebih Pelanggaran Pilkada

Masing-masing paslon menunjukkan nomor urut, Selasa (13/2/2018). (Foto: Ist)

Masing-masing paslon menunjukkan nomor urut, Selasa (13/2/2018). (Foto: Ist)

PASANGAN calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023 terancam di diskualifikasi jika dianggap melakukan lebih dari 50 persen pelanggaran Pilkada.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, mengatakan sanksi diskualifikasi itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Per Bawaslu.

Namun, tidak serta merta penyelenggara Pilkada mendiskualifikasi pasangan calon. Menurutnya, harus mendapatkan landasan yang jelas.

“Masih kita harus lakukan proses kajian-kajian sebelum menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada pasangan calon dalam Pilkada serentak 2018 ini,” kata Novita, Rabu (9/5/2018).

Salah satu kajian adalah meminta kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran Pilkada yang sudah di atur dalam PKPU dan Per Bawaslu.

“Bila unsurnya terpenuhi baru sanksi kita berikan. Adapun saksi diskualifikasi yang bisa diberikan paslon diantaranya, terbukti melakukan pelanggaran money politik (politik uang),” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …