Pabrik di Kedungwaringin Ini Pekerjakan TKA Sebagai Operator Mesin Bubut?

Obin saat mengunjungi PT WBLS di Kedungwaringin.

Obin saat mengunjungi PT WBLS di Kedungwaringin.

VICE President FSPMI, Obon Tabroni mengkritik pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi yang mengatakan bahwa tak ada satu pun Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja sebagai buruh kasar di Kabupaten Bekasi.

Menurut Obon, pernyataan itu adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil penelusurannya di salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi, yakni PT Wan Bao Long Stell (WBLS) pada Jumat (4/5/2018) pagi, ditemukan sejumlah TKA kasar asal Cina yang bekerja sebagai tukang bubut.

“Katanya kan TKA yang kerja di kita itu harus punya skill, masa cuma megang bubut gitu doang dianggap punya skill, ngegerinda dibilang punya skill, itu kan tenaga kerja kasar yang semestinya bocah-bocah kita juga bisa ngelakuinnya,” kata Obon Tabroni.

Bahkan, sambungnya, perusahaan milik WNA asal Cina itu juga disinyalir mempekerjakan TKA dari mulai tukang sapu hingga tukang cuci piring.

“Saya juga belum tau bener apa nggaknya tetapi denger-denger ada yang tukang nyapu, tukang ngepel, tukang cuci piring dan lain sebagainya,” ucapnya.

Apalagi, saat dirinya datang ke perusahaan yang berada tepat di Desa Waringinjaya Kecamatan Kedungwaringin itu banyak TKA yang tunggang langgang, melompati pagar setinggi 2,5 meter dan berlarian ke sawah di belakang pabrik.

“Saya lewat pintu depan dan  bocah-bocah ada yang memang sengaja nunggu di pagar belakang karena denger-denger kalau ada yang datang, mereka itu (TKA-red) biasanya memang suka kabur, loncat ke belakang. Kenyataannya memang seperti itu, tetapi kita nggak punya hak buat ngejar-ngejar, apalagi kalau nanti mereka sampai dikira maling, kan repot,” ungkapnya

Pria asal Pebayuran itu menyatakan atas temuannya di PT WBLS mengindikasikan bahwa selama ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. 

“Karena saya cuma pengen ngeliat, pengen tau dan saya juga kan nggak punya hak untuk nindak TKA, ngeledah pabrik, ngecek mess mereka dan lain sebagainya. Itu haknya pemerintah tinggal kita liat aja keseriusan mereka nanti,” sindirnya. (lea/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …