KPU Kota Bekasi Terus Verifikasi Warga Binaan Lapas Bulak Kapal

Warga Binaan Lapas Bulak Kapal Kelas IIA saat mendapatkan sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi, Selasa (24/4/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Warga Binaan Lapas Bulak Kapal Kelas IIA saat mendapatkan sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi, Selasa (24/4/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi terus melakukam verifikasi data pemilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) Kelas IIA Bulak Kapal.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, menjelaskan sejatinya warga binaan sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hanya saja, baru berjumlah 218 jiwa yang mempunyai hak pilih di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi 2018.

“Untuk Pilgub masih menunggu rekapan sari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tapi semua sudah masuk dalam DPT,” kata Syafrudin, Rabu (2/5/2018).

KPU, kata dia, tidak memisahkan data pemilih dalam lapas tersebut secara khusus. Sebab, data-data itu secara spesifik sudah dicatat baik oleh lapas maupun KPU.

“Kami mendata dua kategori pemilih, yakni yang sudah memiliki e-KTP dan pemilih yang belum memiliki e-KTP. Bagi yang belum punya e-KTP, kami kemudian melakukan perekaman data untuk mereka,” jelasnya.

Hasil dari pendataan ini, selain masuk dalam DPT, selanjutnya akan dibahas dalam rapat koordinasi pada mendatang.

“Jumlah berapa totalnya akan kami himpun termasuk pemilih Pilgub Jabar, dan berapa jumlah TPS yang nanti akan digunakan di lapas,” katanya.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pemilih di lapas, KPU menerapkan sistem pendataan pemilih secara by name.

Dengan demikian, lanjutnya, jika para penghuni lapas sudah keluar dari tempat tersebut atau pindah dari lokasi itu, maka data dirinya tidak bisa digunakan lagi.

“Nanti tetap ada saksi bagi setiap TPS di lapas,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …