Usai Mencoblos, Masyarakat Diminta Tak Unggah Foto Kertas Suara di Medsos

Pelipat surat suara tengah bekerja di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kdungwaringin, Selasa (17/1/2017). (Foto: KPU Kab Bekasi)

Pelipat surat suara tengah bekerja di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kdungwaringin, Selasa (17/1/2017). (Foto: KPU Kab Bekasi)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melarang pemilih di Pilkada Kota Bekasi mengunggah foto kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara di bilik suara.

Sebab, mengunggah foto kertas suara seusai memcoblos pada 27 Juni nanti melanggar prinsip kerahasiaan pilihan dalam pilkada.

KPU Kota Bekasi menilai pemilih yang rawan melakukan hal tersebut yakni pemilih pemula. Karena pemilih pemula termasuk segmentasi pemilih yang paling aktif di media sosial.

“Kita harus melakukan upaya pencegahan,” kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, Selasa (1/5/2018).

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata dia, apabila unggahan foto kertas suara yang sudah dicoblos tersebut untuk ditukar dengan uang.

’”Bisa jadi kan ada yang meminta uang kemudian untuk membuktikan pilihannya mengunggah foto (kertas suara yang sudah dicoblos),” tuturnya.

Menurut dia, mengunggah foto kertas suara yang sudah dicoblos tersebut merupakan salah satu kerawanan dalam pilkada yang harus diantisipasi KPU.

Selain itu juga terdapat kerawanan. Misalnya, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan surat keterangan (suket) yang rentan menambah daftar angka golput.

Ucu menilai, segala bentuk kerawanan perlu diantisipasi oleh KPU. KPU perlu menekan segala kemungkinan yang dapat menurunkan kualitas pelaksanaan pilkada.

“KPU harus memastikan tidak ada masalah di lapangan. Sekarang ini yang perlu diperhatikan pemilih harus bawa KTP atau suket,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Tommy Siswanto mengatakan, pemilih yang mengunggah foto kertas suara tersebut sebagai jaminan pilihan yang kemudian ditukar dengan uang termasuk dalam politik uang.

“Foto itu akan ditukar dengan imbalan, itu masuknya ke politik uang,” tegasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …