Menyoal Calon Dirtek dan Dirus PDAM Bhagasasi

Ilustrasi Seleksi Dirut PDAM TP.

Ilustrasi Seleksi Dirut PDAM TP.

TIM seleksi calon direktur teknik (Dirtek), dan direktur usaha (Dirus), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, bersama konsultan, telah selesai melaksanakan tugasnya pada (3/4/2018) lalu.

Dari 12 calon, dua di antaranya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dua jabatan yang kosong sejak Juli 2017 kabarnya sudah mengerucut.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Jabodetabeka Banten (HMI BADKO), Jeyhan Albarry mengendus, calon terkuat diketahui Maman Sudarman sebagai Dirus dan Johny Dewanto sebagai Dirtek.

Informasi itu menurut Jeyhan diperoleh dari sumber yang dipercaya. Apalagi terdengar kabar keduanya merupakan sosok yang paling diinginkan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim.

“Pak Usep merasa nyaman dengan keduanya dari pada dengan calon lain,” katanya, Selasa (1/5/2018).

Maman, diketahui Jeyhan, pernah menjadi bawahan Usep pada 2014-2015 saat menjabat Dirus. Kabarnya pula, Maman berani pasang badan untuk Usep terkait persoalan yang menyerempet bahaya.

“Waktu itu pak Usep sebagai Pelaksana Jabatan (Pj), menggantikan pak Wahyu yang diturunkan secara paksa,” terang Jeyhan.

Terkait dua calon terkuat tersebut, pria berkaca mata ini menduga adanya unsur pemaksaan oleh kalangan internal. Betapa tidak, sejatinya kedua orang itu sudah gagal sejak awal seleksi.

“Maman dan Johny sudah maladministrasi sejak awal,” ujar dia.

Berdasarkan surat keputusan (SK) bersama Bupati dan Wali Kota Bekasi nomor 690/kep.69/admrek/2018 dan 690/kepber.03-ek/III/2018 tentang tata cara pelaksanaan seleksi calon Dirtek dan Dirus PADM Tirta Bhagasasi Bekasi, keduanya semestinya tak lolos seleksi.

Maman tambah Jeyhan, dari sisi usia sudah gagal lantaran yang besangkutan sudah berusia 56 tahun, sementara batas maksimal pencalonan 55 tahun. Sedangkan Johni disinyalir tak memiliki ijazah strata 1 (S1) sebagai syarat yang dibutuhkan.

Menyangkut soal keabsahan ijazah, Jeyhan sudah memeriksa nama yang bersangkutan di website pencarian data mahasiswa di https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa.

“Namanya tak muncul bila ijazahnya dari STMIK Mitra Karya,” jelasnya.

Belum lagi bila dikaitkan dengan pemilihan Direktur Umum pada 2016 silam, dimana yang bersangkutan dikabarkan sempat membuat surat pernyataan mundur dari pencalonan terkait persoalan ijazah yang bergelar insinyur.

Infonya, surat tersebut kini masih dipegang salah satu dewan pengawas panitia seleksi pada saat itu. Artinya, bila pada 2016 saja mundur dari pencalonan dengan gelar insiyurnya, bagaimana mungkin dalam waktu dua tahun yang bersangkutan sudah memiliki ijazah S1.

“Anehnya lagi gelar kali ini bertitel Sarjana Ekonomi (SE),” ungkap Jeyhan.

Jika kedua nama itu menjadi pilihan, Jeyhan menyarankan Bupati Kabupaten Bekasi menunda pelantikan dan melakukan kocok ulang agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lebih jauh Jeyhan menilai perlunya Bupati memikirkan azas keadilan dalam menentukan calon direksi BUMD yang notabene sahamnya dimiliki Kota dan Kabupaten Bekasi.

“Setidaknya dua jabatan di bagi dua, untuk Kota dan Kabupaten,” katanya.

Ia berharap Bupati tidak masuk dalam pusaran permainan yang dilakukan para bawahannya yakni, Dirut dan Tim Pansel yang di dalamnya merupakan unsur dewan pengawas.

“Jabatan direksi jadi bancakan. Bupati harus cermat menyikapi jika tidak mau dianggap terlibat,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …