Berharap Pemkot Bekasi Bawa Aspirasi Buruh ke Presiden Jokowi

Buruh Kota Bekasi membentangkan spanduk saat peringatan May Day, Selasa (1/5/2018). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Buruh Kota Bekasi membentangkan spanduk saat peringatan May Day, Selasa (1/5/2018). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

PERINGATAN Hari Buruh Internasional atau May Day benar-benar dimanfaatkan oleh para pekerja di Kota Bekasi, Selasa (1/5/2018).

Ratusan anggota Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) memadati lapangan Alun-Alun Kota Bekasi yang dipusatkan untuk menyampaikan aspirasi.

Pada kesempatan ini, ada sejumlah tuntutan buruh untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pertama adalah meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dihapus. Kedua Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.

“Jangan sampai di republik ini tukang bangunan dari Cina datang, karena masih banyak warga Indonesia yang menaganggur. Jangan Impor manusia,” tegas Ketua DPC FSBDSI, Saepudin.

Saepudin menjelaskan, di Kota Bekasi saja dengan jumlah penduduk sebesar 2,8 juta jiwa masih banyak yang menganggur.

“Kota Bekasi saja pengangguran lebih dari 80 persen,” jelas dia.

Ketiga adalah buruh menuntut sistem outsorching. Ia menyebut saat ini mulai menggurita Kantor Yayasan yang berada di Kota Patriot ini.

“Masih banyak perusahaan outsorching, tiga bulan di keluarkan. Sebaiknya pemerintah tidak memperbolehkan adanya perusahaan seperti itu,” ujarnya.

Keempat adalah mendorong pemerintah agar mengahpus sistem kontrak yang merugikan buruh. Menurutnya, banyak perusahaan yang seenaknya mengontrak pekerja untuk di habiskan sebelum hari raya lebaran.

Kelima, menindak tegas perusahaan yang melakukan siatem pemagangan dengan berkedok PKL kepada anak sekolah.

“Ini adalah kontrak Orde Baru. Gaya baru mulai timbul di Kota Bekasi. Anak-anak sekolah banyak yang bekerja untuk produksi, itu bisa kena tindak pidana untuk perusahaan, saya lunya buktinya,” kata Saepudin.

Keenam adalah pihaknya meminta agar pemerintah merealisasikan dana hibah untuk buruh yang sudah dianggarkan melalui APBD.

Ketujuh, buruh meminta agar pemerintah menurunkan tarif listrik dan harga sembilan bahan pokok (sembako) serta bahan bakar minyak (BBM).

“Hey Pak Jokowi turunkan tarif dasar listrik. Saya juga pernah bilang sama Pak Walikota Bekasi (definitif) Rahmat Effendi, bagaimana buruh mau gemuk kalau dikasih beras raskin, bagaimana buruh bisa berwibawa, bagaimana buruh bisa gaya seperti bos,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …