Pilkada 2018: Parpol Dilarang Kampanye untuk Pilpres dan Pileg 2019

Ilutrasi KPU

Ilutrasi KPU

MESKI berbeda setahun, penyelenggaraan Pilkada pada 2018 terasa berimpitan dengan Pileg dan Pilpres 2019.

Pikiran awam tentu menilai, Pilkada bisa menjadi arena kampanye para calon anggota legislatif dan tentu juga menjadi ruang kampanye calon presiden dan wakil presiden.

Itu sebabnya, Pilkada 2018 yang diselenggarakan secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia menjadi serasa Pileg dan terutama Pilpres.

Namun, secara normatif, ternyata Pilkada tak bisa otomatis dijadikan ajang kampanye caleg dan capres/cawapres.

Komisi Pemilihan Umum telah mengimbau agar tim pemenangan calon kepala daerah tidak mengkampanyekan calon anggota legislatif atau calon presiden saat pilkada. Alasan sederhananya adalah karena belum waktunya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin mengingatkan bahwa kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 berbeda dengan pemilu yang baru dihelat tahun depan.

Pada pilkada tahun ini, kontestan diharapkan lebih banyak menyodorkan materi kampanye untuk kepentingan kepemimpinan daerah kelak bila mereka terpilih.

“Jadi bagaimana meraih hati dan pikiran masyarakat melalui pemaparan visi dan misi,” ujarnya, Senin (30/4/2018).

Meski demikian, Syafrudin mengakui bahwa lembaga penyelenggara pilkada di daerah seperti Kota Bekasi tidak dapat menjatuhkan sanksi bila konten caleg dan capres muncul saat kampanye pilkada.

Pasalnya, KPU belum mengatur norma larangan tersebut dalam peraturan KPU atau PKPU.

“Tapi sebenarnya jelas, sekarang (momennya) pilkada, bukan Pileg atau Pilpres 2019,” tegas dia.

Terkait kepentingan Pileg dan Pilpres 2019, KPU sebenarnya tetap memberikan ruang bagi kegiatan parpol di masa pilkada. Sebab, masa kampanye pesta demokrasi tahun depan memang baru dimulai pada 23 September 2018.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan kegiatan terkait Pemilu 2019 sebelum 23 September 2018 bisa dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, pemasangan bendera parpol dan nomor urut.

“Bukan kampanye namanya, tapi sosialisasi,” katanya.

Sementara kegiatan kedua yang diperbolehkan adalah penyelenggaraan pertemuan internal parpol dalam rangka pendidikan politik kader. Namun, kegiatan tersebut harus dikabarkan terlebih dahulu kepada KPU.

Menurutnya, pemberitahuan penting demi menghindari potensi pelanggaran di luar masa kampanye. Jangan sampai, kata Ucu, kegiatan tersebut mendapat teguran dari Badan Pengawas Pemilu.

“Jadi akan melindungi KPU dan peserta dari perdebatan panjang apakah masuk kategori kampanye atau tidak,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pilkada serentak tahun ini dijadikan persiapan oleh parpol untuk memanaskan mesin menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Baik peserta pilkada maupun pemilu sama-sama mengharapkan efek timbal balik. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …