Rancangan Peraturan Cukai Kantong Plastik Dipertanyakan

Pengelohan sampah plastik di Bantargebang. Seorang petugas saat memilah sampah, Kamis (26/4/2018). Foto: Istimewa/Gobekasi

Pengelohan sampah plastik di Bantargebang. Seorang petugas saat memilah sampah, Kamis (26/4/2018). Foto: Istimewa/Gobekasi

PEMERINTAH berencana menggunakan tarif cukai ke kantong plastik semua jenis. Hal ini mendapat tanggapan serius dari Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan (KPPRL) Indonesia.

Ketua KPPRL Indonesia Puput TD Putra, menyebut jika pemerintah membuat rancangan peraturan cukai ke kantong plastik tanpa memberikan kajian secara profesional dan holistik.

Menurut Puput, seharusnya pemerintah menerapkan cukai pada kantong plastik konvensional yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) ramah lingkungan. Karena, beban lingkungan yang ditimbulkan dengan terjadinya polusi plastik dan proses terurai yang memakan waktu lama.

“Dalam kajian kami, diduga kuat ini bagian akal-akalan kepentingan kebijakan para stakeholder tertentu untuk memenuhi hasrat, termasuk Eropa untuk masuk ke pasar Indonesia melalui bisnis bioplastik dengan teknologi yang mahal dan membebani masyarakat Indonesia, karena mahalnya ongkos produksi dan karakteristik TPA2 kita di Indonesia yang berbeda dengan tata kelola pengelolaan sampah di dalam negeri,” kata dia, Kamis (26/4/2018).

Padahal, sebut Puput, untuk kantong plastik ramah lingkungan sudah diterbitkan Ekolabel Type 1 SNI dan Type 2 Swadeklarasi Kantong Ramah Lingkungan oleh PUSTANLINGHUT KLHK dan juga SNI 7188.7-2016 kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai.

“Di dalamnya sudah ada pilihan-pilihan teknologi ramah lingkungan baik bioplastik maupun oxo-biodegradable yang memenuhi uji standar test internasional. Mengapa pengecualian cukai ini tidak mengacu ke SNI tersebut yang sudah dibuat oleh KLHK sendiri,” tututnya.

Dengan demikan, Puput menilai rencana kerja kementerian tidak seakan-akan mendefinisikan apa yang ramah lingkungan dan apa yang tidak. Sehingga, menjadi konflik informasi di masyarakat multi tafsir kepentingan.

“Ironis juga kalau produk yang sudah SNI kantong belanja ramah lingkungan dikenakan cukai,” ujarnya.

Pupit menjelaskan, isi dalam RPP tersebut juga mengindikasikan adanya ketidak lengkapan informasi yang didapat para pembuat kebijakan dan lebih buruknya bisa diinterprestasikan sebagai titipan kebijakan untuk beberapa kalangan tertentu.

“Dalam pembuatan kebijakan aspek keadilan dan objektivitas perlu diterapkan sehingga menjadi win-win solution untuk semua pihak yang terkait baik masyarakat, pemerintah, maupun kalangan industri atau pengusaha demi keberlangsungan lingkungan hidup yang berkeadilan dan lestari,” tandasnya.

Sebagai informasi, KPPRL Indonesia terdiri dari aktivis lingkungan yaitu Walhi Jakarta, Kawal Wanaha Lingkungan Indonesia, Koalisi Persampahan Nasional, Asosiasi Pelapak Pemulung Indonesia, Bio Tani, Kaukus, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gerakan untuk Lingkungan. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …