KPU Harus Jamin Hak Pilih Warga

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

KETUA Kajian Masyarakat Merdeka, Ahmad Lauhil Mahfuz, menilai jika bicara Pemilu  maka sumbernya adalah rakyat yang berdaulat.

Oleh sebab itu, ia meminta KPU harus menjamin semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, jika pemilih merupakan hak asasi warga negara, sehingga negara tidak boleh memberikan batasan administratif kepada warga negara sebagai pemilih.

“Kalau pemerintah mengatakan bahwa pemilih harus punya nomor induk kependudukan, maka administrasi kependudukannya harus rapih dahulu dong,” katanya, Rabu (25/4/2018).

Menyikapi Pilkada serentak 2018, seharusnya pemerintah melakukan jemput bola untuk meminta warganya melakukan perekaman e-KTP.

“Pemerintah harus gerak cepat mengatasi hal ini,” tegas Mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi ini.

Konsultan sekaligus praktisi politik, Jiwang Jipitro, menambahkan bahwa kondisi politik saat ini belum mencerminkan demokrasi yang sehat.

Ia menilai, keadaan demokrasi dan politik hari ini sangatlah menyakitkan, di mana sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA ) saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Ia mengungkapkan, penyebab hal tersebut terjadi, karena ketidakmampuan wakil rakyat atau lembaga legislatif dalam memenuhi aspirasi rakyat.

Menurutnya, apabila legislatif tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap politisi semakin rendah.

Dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan suatu gerakan atau aksi-aksi masa yang besar.

“Jika DPR tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar, maka demokrasi kita terancam,” tuturnya.

Padahal, kata dia, Pemilu sudah menjadi bagian dari demokrasi untuk membangun peradaban bangsa.

Maka sejatinya, Pemilu harus dijadikan alat untuk menentukan pemimpin secara konstitusional. Dengan demikian, Pemilu sebagai alat, seharusnya dapat mempererat persatuan bangsa.

Oleh karena itu, persoalan terkait dengan tradisi bahwa berpolitik itu membangun peradaban itu tidak boleh hilang hanya karena persoalan kekuasaan itu.

“Kekuasaan itu harus didedikasikan bagi bangsa dan negara, bukan bagi pemimpinnya, karena rakyatlah hakim tertinggi,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …