Antisipasi Manipulasi Medsos pada Pilkada Lewat PKPU

Ilustrasi. (Foto: Ist)

Ilustrasi. (Foto: Ist)

KEBOCORAN data pengguna Facebook ke perusahaan pihak ketiga bernama Cambridge Analytica mendapat perhatian publik nasional dan dunia internasional.

Menanggapi hal tersebut, Konsultan sekaligus Praktisi Politik, Jiwang Jiputro mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) yang saat ini dibahas bersama legislatif harus bisa mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan sosial media untuk kepentingan politik.

“Ini yang harus diantisipasi melalui PKPU. Jangan sampai penyalahgunaan sosial media untuk manipulasi politik di Pemilu. Harus ada aturan KPU yang jelas,” kata Jiwang dalam pesan singkatnya, Selasa (24/4/2018).

Kebocoran data pribadi pengguna Facebook diduga digunakan sebagai senjata untuk keperluan politik dalam membentuk opini publik tertentu di jejaring sosial. Jumlah dari pengguna Facebook yang datanya bocor dalam kasus tersebut mencapai 87 juta pengguna.

Indonesia termasuk urutan ketiga negara dengan kebocoran data platform media sosial terbesar itu. Menurut manajemen Facebook Indonesia, ada lebih dari 1 juta pengguna Facebook di Tanah Air telah bocor ke Cambridge Analytica.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sutriyono, mengatakan jika sejauh ini, PKPU yang disodorkan ke DPR belum mampu menampung persoalan yang diakibatkan oleh platform sosial media.

Menurutnya, selama ini PKPU baru mengatur soal pengguna dan kandidat dalam menggunakan sosial media sebagai alat kampanye.

“Regulasi untuk pengelola platform sosial media di PKPU belum detail dan jelas. Justru menurut kami ini yang harus diatur lebih detail. Bukan penggunanya, justru penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian yang masif dilakukan oleh pemilik platform sosial media,” jelas Sutriyono.

Ia menambahkan, KPU seharusnya fokus bagaimana membuat regulasi untuk media konvensional. Padahal, media konvensional sudah mulai ditinggalkan oleh publik dengan beralih ke pemanfaatan platform sosial media.

“Sangat membahayakan kualitas demokrasi kita jika sosial media tidak diatur dalam kontestasi Pemilu. Kita patut khawatir karena kebocaran data dan penyalahgunaan dalam ruang politik. Sebelum ada penyimpangan sebaiknya dibuat regulasi sebagai bentuk antisipatif,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …