Disdik Kota Bekasi Gandeng Swasta Sediakan Hunian Subsidi bagi Guru Non-PNS

(Ilustrasi) Sejumlah warga melintasi perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi. (Foto: Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Sejumlah warga melintasi perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi. (Foto: Radar Bekasi)

GURU non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi mendapat perhatian serius oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Disdik Kota Bekasi berencana menggandeng pengembang properti dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) dalam penyediaan hunian subsidi bagi guru non-PNS.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, mengatakan penyediaan hunian subsidi bagi guru nonPNS di bagi menjadi dua tahap.

“Tahap pertama, ada 200 pegawai yang diseleksi, kemudian disusul tahap kedua sebanyak 200 pegawai,” kata Ali, Jumat (20/4/2018).

Ia menerangkan, hunian yang disediakan itu terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung.

Tipe rumah yang disediakan yakni 36 dengan luas tanah 60 meter persegi dan harga berkisar Rp180 jutaan lebih.

“Satu unit rumah terdapat dua kamar dengan proses kredit sebesar Rp900 per bulan,” terangnya.

Dinas Pendidikan sengaja memilih pengembang untuk membangun hunian di sana karena harga terjangkau.

Selain itu, ketersediaan lahan di sana juga masih banyak, berbeda dengan Kota Bekasi yang cukup padat dengan harga tanah yang tinggi.

Ali mengaku, penyediaan hunian subsidi karena banyak aduan dari guru non-PNS yang kesulitan mengajukan persyaratan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ke perbankan.

Apalagi, kebanyakan mereka tidak memiliki slip gaji yang cukup untuk memenuhi permintaan pihak bank.

Karena itu, kata Ali, dari 3.026 jumlah guru non-PNS di Kota Bekasi masih banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah tinggal sendiri.

Meski demikian, pihaknya belum bisa menyebutkan jumlahnya karena tim masih melakukan verifikasi kepemilikan rumah tinggal.

“Masih banyak guru non-PNS yang masih ngontrak, banyak lah, jumlahnya masih kita hitung,” ungkapnya.

Dalam penyediaan rumah subsidi dengan proses kredit mudah ini, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BJB dalam skema pembayaran, apalagi sistem gaji para pegawai seluruhnya menggunakan rekening di BJB.

“Pegawai kami mayoritas nasabah dari Bank BJB, jadi kita mulai jajaki koordinasi dengan mereka, terakhir responnya positif,” jelas Ali.

Jumlah guru non-PNS di Kota Bekasi semakin banyak sejak awal 2018. Jumlah ini bertambah banyak lantaran sebanyak 2.565 orang guru honorer diangkat menjadi pegawai berstatus Guru Tenaga Kontrak (GTK).

Dalam satu bulan, para GTK ini minimal membawa pulang gaji beserta tunjangan hingga Rp3,7 juta per orang.

“Kesejahteraan mereka terus kami tingkatkan, status mereka kami angkat serentak tahun lalu, sekarang kami pikirkan juga bagaimana penyediaan rumahnya,” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …