Penggunaan Suket Sebagai Syarat Pemilih Rentan Dipalsukan

Seorang kader Posyandu Medansatria menunjukkan surat keterangan pengembalian tunjangan pemerintah Kota Bekasi, Selasa (7/7). FOTO: Giri Sasongko/GoBekasi

Seorang kader Posyandu Medansatria menunjukkan surat keterangan pengembalian tunjangan pemerintah Kota Bekasi, Selasa (7/7). FOTO: Giri Sasongko/GoBekasi

PENGGUNAAN syarat mencoblos pada pesta demokrasi lima tahunan, baik dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, masyarakat Kota Bekasi diwajibkan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Warga Taman Wisma Asri RT 06/014, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mengatakan jika Suket pengganti e-KTP sebagai syarat pemilih sangat rentan di palsukan.

“Itu bahaya kalau suket bisa masuk sebagai syarat pemilih, karena rentan di palsukan,” kata Ade Sofyan, Senin (16/4/2018).

Dengan begitu, ia mengatakan jika Pilkada tahun 2018 ini sangat rentan di susupi pemilih siluman (pemilih luar daerah) yang masuk ke kabupaten/kota tak terkecuali di Bekasi.

“Bisa saja suket di scanning oleh orang-orang luar daerah yang merupakan simpatisan partai pendukung pasangan calon. Ini bahaya, jangan sampai nanti di Kota Bekasi seperti itu,” katanya.

Ia mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk dapat mengevaluasi kepemilikan suket dapat menjadi peserta pemilih dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Alangkah baiknya di evaluasi ulang (oleh KPU). Biar saja, daftar pemilih sedikit tetapi kongkrit, dari pada banyak tapi keliru,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Pengaruhi Hak Pilih Warga Kota Bekasi, Pak RT dan RW Terancam Sanksi Pidana

PSK dan Waria Punya Hak yang Sama

PEKERJA Seks Komersial (PSK) dan kaum waria punya hak pilih sama dengan masyarakat umumnya. Demikian disampaikan Komisioner KPU Kota Bekasi …