Jawaban Tri Adhianto Saat Ditanya Adhy Firdaus Soal Hunian dan Pendidikan

Suasana debat publik calon walikota Bekasi, Rabu (11/4/2018). (Foto:  Muhammad Yakub/GoBekasi)

Suasana debat publik calon walikota Bekasi, Rabu (11/4/2018). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

MODERATOR debat publik pasangan calon (paslon) Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, Luluk Lukmiyati, memberikan calon wakil nomor urut 2, Adhy Firdaus Saady, untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil nomor urut satu, Tri Adhianto Tjahyono.

Dalam kesempatan itu, Adhy Firdaus Saady, melempar pertanyaan soal prinsip hunian berimbang di Kota Bekasi. Ia juga menyikapi adanya ketidakseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Apakah pro rakyat atau pro konglomerat?

Kedua, Adhy menyinggung soal wajib belajar 12 tahun. Sementara implementasi itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Kota Bekasi yang mana pendidikan SMA sederajat masih tidak digratiskan.

“Masyarakat Kota Bekasi kata Adhy, kebanyakan telah putus sekolah setelah lulus dari bangku SMP. Apakah bapak puas anak-anak sekolah hanya SMP saja, dan berimbas ke penerimaan tenaga kerja?” tanya Adhy.

Tri Adhianto pun menjawab secara gamblang. Menurutnya, dalam melakukan pembangunan sudah disepakati dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Program itu ada pada RPJMD.

“Ada ketentuan yang dilalui pemberdayaan implikasi dampak pembangunan yang ada. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum, kemudian masyarakat bisa menerima, pemerintah tidak menunda perizinan yang ada. tentu pro kepada rakyat,” kata Tri.

Berita terkait debat publik di #DebatPublikWalikotaBekasi

Sementara pada pertanyaan mengenai pendidikan, saat ini pendidikan SMA sederajat sudah diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat.

“Tentu tidak puas dengan pendidikan 9 tahun, saat ini SMA/SMK diambil alih provinsi. Kami juga sedang berupaya memberikan bantuan kepada SMA/SMK dan meminta izin kepada Jawa Barat,” tandansya. (kub/gob)



loading...

Feeds