Wacana KPU Larang Mantan Napi Koruptor Maju Pileg 2019, Hanura Kota Bekasi Sepakat

Anggota DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali.

PARTAI Hanura Kota Bekasi mendukung wacana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengatur larangan mantan narapidana atau napi koruptor maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Saya setuju itu (wacana KPU melarang namtan napi koruptor maju Pileg). Kalau perlu, semua mantan napi, pembunuh atau penipu,” kata Ketua DPC Partai Hanura Kota Bekasi, Syaherallayali, Selasa (10/4/2018).

Sebab, jika aturan mantan napi diberlakukan membuat berfikir para pejabat legislatif melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara.

Sebab, sambung Ral sapaan akrabnya, pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat. Maka aturan itu baiknya tidak saja berlaku bagi napi yang sudah dikenakan hukuman selama 5 tahun atau napi koruptor.

“Bahasa umunya mantan napi yang sudah terbukti lewat keterangan pengadilan. Jadi kalau dibawah lima tahun diperbolehkan itu tidak membuat efek jera,” tutur Ral.

Disamping itu, jikapun wacana pelarangan mantan napi koruptor tidak bisa di lakukan dalam Pemilu 2019. Ral mengusulkan agar KPU RI membuat Peraturan KPU (PKPU) dimana semua mantan napi harus mendeklarasikan diri sebagai mantan napi kepada masyarakat umum.

“Mantan napi harus deklarasi kalau dirinya adalah mantan napi, sama seperti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …