Pengaruhi Hak Pilih Warga Kota Bekasi, Pak RT dan RW Terancam Sanksi Pidana

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

PANWASLU dan KPU Kota Bekasi memperingati kepada seluruh aparat pemerintahan di wilayahnya sampai tingkat RT/RW, bersikap netral pada penyelenggaraan Pilkada serentak 27 Ju8ni 2018 nanti. Pengurus RT dan RW dilarang mempengaruhi warga terhadap hak pilihnya.

“Jika ada tolong laporkan kepada kami dengan bukti yang kuat untuk menjerat pelakunya sebab, indikasinya pelanggaran pidana pemilu. Berlaku juga bagi aparat setingkat RT/RW,” kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti, Selasa (10/4/2018).

Menurutnya, siapapun warga dan masyarakat yang melihat atau menemukan hal tersebut bisa langsung melaporkannya Panwaslu melalui Panwascam di wilayahnya masing-masing. Namun, sesuai bukti dan benar-benar dilihatnya langsung.

“Kami mengingatkan, untuk bisa menindaklanjuti pelanggaran ini kepada pelakunya diharapkan warga dalam laporannya menyertakan bukti-bukti yang kuat. Dan siapapun yang mengetahui hal ini punya hak juga menegur langsung,” kata Novita.

“Jadi, misalnya di lingkungannya ada RT/RW melakukan pelanggaran ini dan ingin melaksanakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, setiap warga punya hak dan kalaupun tidak bisa laporkan kepada kami,” sambungnya.

Novita mengakui, kasus seperti ini sudah pernah terjadi dan pelakunya pun ditindak tegas di daerah yang juga sedang melaksanakan Pilkada serentak.

“Jadi, kami harap aparat pemerintahan untuk menjaga sikapnya mulai dari hal-hal yang sepele seperti, berfoto bersama dengan menggunakan simbol dari paslon tersebut,” jelasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi menambahkan, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, di Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Kota Bekasi, seluruh warga dan masyarakat punya hak yang sama dengan penyelenggara untuk mengawal jalannya pesta demokrasi ini sesuai aturan berlaku.

“Sesuai UU seluruh warga, dan masyarakat punya hak yang sama untuk mengawal jalannya, penyelenggaraan Pilkada serentak sesuai aturan berlaku. Namun tentunya, dengan prosedur dan aturan juga,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds