Ini Isi Lengkap Maklumat MUI Kota Bekasi

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, KH Zamakhsyari, mengeluarkan maklumat dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Menurutnya, peran aktif ulama dan tokoh masyarakat dibutuhkan dalam ikut serta menciptakan suasana kondusif. Sehingga, pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, aman dan damai ditengah-tengah heterogenitas konstituen.

Atas dasar itu, Maka Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dipandang perlu untuk memberikan maklumat sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan Pilkada merupakan sarana mengekspresikan hak politik warga masyarakat yang harus di apresiasi melalui penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, bersih dan berwibawa tidak dikotori dengan perbuatan money politic dan black campaign.

Baca Juga: Demi Pilkada Damai, MUI Kota Bekasi Keluarkan Maklumat

Kedua, pelaksanaan Pilkada harus dijadikan momentum bagi penguatan sistem berdemokrasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar, adil dan beramanah yang berorientasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Ketiga, seluruh pasangan calon peserta Pilkada, tim sukses dan pendukung mampu menahan diri dan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan provokasi, fitnah, isu SARA dan tidak menyebarkan berita bohong (hoax) baik langsung atau melalui media yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, umat islam dan masyarakat.

Keempat, kepada semua kekuatan politik pendukung pasangan calon Pilkada dan juru kampanye tidak menggunakan masjid, mushola dan langgar sebagai tempat kampanye dan tidak melakukan perbuatan dan penyaiaran yang melanggar norma agama.

Baca Juga: MUI Kota Bekasi Resmi Keluarkan Maklumat, Para Kyai, Ustadz dan Ustadzah Diminta Begini

Kelima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Kota Bekasi secara tegas mampu menjaga integritas Pilkada damai, jujur, adil, bersih dan berwibawa. Sehingga, masyarakat Kota Bekasi dapat menyalurkan hak poltiknya tanpa merasakan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak manapun.

Keenam, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi dapat memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada harus direspon sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku dengan tidak memihak kepada salah satu calon.

Ketujuh, aparat keamanan mampu memastikan kondisi aman terkendali di Kota Bekasi menjelang, pada saat dan setelah Pilkada tanggal 27 Juni 2018 sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyalurkan hak aspirasi politiknya.

Kedelapan, media sosial dan awak media massa mampu mengontrol penyebaran informasi seputar Pilkada dengan prinsip-prinsip kebenaran, menjaga kode etik jurnalistik dengan ekspresi damai, jujur, adil dan akurat. Sehingga, tidak menimbulkan mis informasi dan provokasi.

Kesembilan, para ulama, kyai, ajengan, ustadz dan ustadzah tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya membimbing umat ke jelan yang benar, menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar dan menjadi panutan umat, tidak terpengaruh dan terjebak ke dalam bujuk rayuan politik adu domba yang provokatif sehingga menimbulkan kebencian dan perpecahan umat. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …