Pemilihan Ketua IPSI Kota Bekasi oleh Pengprov Langgar AD/ART

Wakil Ketua Panitia Muskot IPSI Reuni Catur (tengah) dan pengurus cabang IPSI Kota Bekasi saat menerangkat perihal karakteker, Jumat (6/4/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Wakil Ketua Panitia Muskot IPSI Reuni Catur (tengah) dan pengurus cabang IPSI Kota Bekasi saat menerangkat perihal karakteker, Jumat (6/4/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

PEMILIHAN ketua pengurus cabang (pengcab)Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Bekasi yang terselenggara di Aula Kantor Kelurahan Mustikajaya pada, 31 Maret 2018, dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPSI.

Diketahui, penyelenggaran pemilihan ketua Pengcab IPSI Kota Bekasi yang dikarakteker pengurus provinsi (pengprov) IPSI Jawa Barat, menyepakati nama Rahmat Malik menggantikan Rahmadsyah sebagai Ketua Pengcab IPSI Kota Bekasi.

Jadwal Muskot yang diselenggarakan oleh Pengprov IPSI Jawa Barat di aula Kantor Kelurahan Mustikajaya, dianggap tidak sah. Soalnya, pucuk pimpinan Rahmadsyah masih sampai, 8 April 2018.

Atas dasar itu, IPSI Kota Bekasi dengan 24 pengurus silat yang menjadi anggota bakal kembali menggelar Muskot pemilihan Ketua IPSI Kota Bekasi di Islamic Center, Bekasi Selatan, Sabtu (7/4/2018) besok.

“Muskot ini diadakan karena menilai karetaker yang dibentuk IPSI Jabar seharusnya hanya mengantarkan pelaksanaan muskot, bukan menyelenggarakan seperti yang sudah dilaksanakan di Mustika Jaya,” kata Wakil Ketua Panitia Muskot IPSI, Reuni Catur, Jumat (6/4/2018).

Sebab, ia menilai karetaker Pengprov IPSI Jawa Barat tidak dikenal dalam AD/ART IPSI. Pengprov IPSI Jawa Barat dinilai terburu-buru dalam melaksanakan Muskot, apalagi, dalam Muskot saat itu tidak dilibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi dan 24 pengurus silat.

“Artinya, keberadaan karetaker sarat kepentingan karena melampaui kewenangannya menyelenggarakan muskot dimana semestinya hanya mengantarkan,” tutur Reuni.

Sehingga, sambung Reuni, Muskot yang terselenggara di aula Kantor Mustikajaya dengan klaim ketua Rahmat Malik menggantikan Rahmadsyah dianggap cacat hukum lantaran melanggar AD/ART terkait kepesertaan seperti tertuang pada Bab VII, tentang peserta dan tata laksana musyawarah IPSI.

Dengan begitu, penyelenggaraan muskot yang dilaksanakan karetaker dinilai tidak sah karena peserta muskot masih ada yang tidak terdaftar sebagai anggota IPSI alias peserta siluman.

“Melihat kondisi di atas, maka IPSI Kota Bekasi, sesuai AD/ART, tetap akan menyelenggarakan muskot demi menyelamatkan organisasi,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds