Pemkot Bekasi “Mandul” Usut Polemik Lahan Fasos Fasum

ILUSTRASI ALIH FUNGSI: Warga saat melihat proses pembanguan yang berada di
atas lahan fasos fasum di Kelurahan Kayuringin. Alih fungsi lahan tersebut mendapat rekomendasi dari lurah setempat. DOK/RADAR BEKASI

ILUSTRASI ALIH FUNGSI: Warga saat melihat proses pembanguan yang berada di atas lahan fasos fasum di Kelurahan Kayuringin. Alih fungsi lahan tersebut mendapat rekomendasi dari lurah setempat. DOK/RADAR BEKASI

PEMERINTAH Kota Bekasi nampaknya “Mandul” atau tidak becus mengurus polemik yang terjadi di Perum Taman Indah Narogong, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, terkait penggunaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi, Herman Sugianto, menyampaikan jika kasus keserakahan pengembang sudah terjadi beberapa tahun silam. Salah satunya adalah di Perum Taman Narogong Indah.

“Letaknya di pintu gerbang Perum Taman Narogong Indah. Seingat saya pada tahun 2000 Pak Jumhana Luthfi (Kadis Lingkungan Hidup) kala itu sebagai Lurah Pengasinan memasang plang bahwa lahan itu adalah fasos-fasum,” kata Herman, Kamis (5/4/2018).

Namun, pada tahun 2010, kata warga yang berdomisili di perumahan tersebut, muncul sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Kintanik, dalam hal ini pengembang Perumahan Taman Narogong Indah.

“Tahun 2010 warga sempat demo ke Pemkot Bekasi, menanyakan lahan fasos-fasum tersebut kenapa bisa timbul sertifikat, dan menuntut agar lahan fasos-fasum dikembalikan ke warga untuk dijadikan taman,” jelas Herman.

Hanya saja, Pemkot Bekasi acuh alias tidak dapat mengindahkan tuntutan warga. Mereka berdalih berita acara penyerahan lahan dari Kabupaten Bekasi, hilang.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa sertifikat bisa terbit, jika tidak ada oknum kelurahan dan oknum pegawai kecamatan tidak ada kerjasama dg pihak pengembang. Karena, sepengetahuan saya ketika ada orang atau pengembang yang ingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, syaratnya harus ada surat sporadis atau surat keterangan tidak sengketa dan ditanda tangan lurah serta camat, disampaikan ke BPN (Badan Pertanahan Negara). BPN harus mengukur dahulu luas tanah yang akan di jadikan sertifikat,” paparnya panjang lebar.

Pemkot Bekasi sendiri saat itu berjanji akan mengusut hal ini sampai tuntas dan akan berusah mengembalikan lahan fasos-fasum tetapi.

“Tetapi sampai tahun ini tidak ada kabar baik dari Pemkot Bekasi, saya menduga hal ini ada permainan ganti site plan lagi dengan Dinas Tata Kota Bekasi,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …