Pelanggaran APK Dominasi Laporan di Bawaslu Jabar

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto saat ditemui di Hotel Grand Cikarang, Selasa (9/8/2016). (Foto: Rezza Rizaldi/GoBekasi)

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto saat ditemui di Hotel Grand Cikarang, Selasa (9/8/2016). (Foto: Rezza Rizaldi/GoBekasi)

SEBANYAK 30 laporan didominasi pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang oleh masing-masing tim sukses Paslon. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Herminus Koto.

Dirinya mengatakan, hingga saat ini pelanggaran dalam tahapan Pilkada yang masuk ke Panwaslu Kota Bekasi sekitar 30 laporan, baik langsung maupun melalui aplikasi WhatsApps (WA).

“Pada tahapan Pilkada dan Pilgub serentak di Jawa Barat, kami telah menerima 130-an dugaan pelanggaran Pilkada 2018 Dan Kota Bekasi ada sekitar 30, paling banyak pelanggaran alat peraga kampanye (APK). Ada juga pelanggaran lain yang sudah kita rekomendasikan hasilnya”, katanya Kamis (5/4/2018).

Laporan dugaan pelanggaran Pilkada dan Pilgub dinilai wajar, akan tetapi pihak Panwas dan juga Bawaslu berupaya melakukan tindak lanjut semua pelaporan yang masuk disampaikan oleh semua masyarakat, Paslon, tim kampanye dan simpatisan para calon.

Ia menegaskan ada beberapa perubahan perundangan sanksi bagi pelanggaran Pilkada, salah satu yang terberat jika nantinya ditemukan money politic atau politik uang dengan bukti dan sanksi yang kuat.

Hal ini karena Gakkumdu akan melakukan proses penyidikan hingga kesimpulan dalam waktu 1×24 jam, dan Panwas atau Bawaslu yang akan melakukan penyidikan pertama.

“Dulu pelanggaran akan diselesaikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, saat ini pelanggaran Pilkada berupa Money Politic dapat diselesaikan di tingkat Panwas atau Bawaslu, dan sanksinya sangat berat, bisa pidana kurungan,” katanya.

“Namun dengan hal ini kami meminta lapisan warga masyarakat Kota Bekasi dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pilkada yang nantinya dapat disampaikan ke pihak Panwas untuk ditindaklanjuti,” sambungnya. (dyt/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …