Bacaleg Bakal Dimintai LHKPN

LAPORAN LAMA: Di aplikasi LHKPN, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti tertulis hanya menyerahkan LHKPN pada 2006 dan 2011, tepatnya saat ia maju sebagai calon kepala daerah di pilkada. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

LAPORAN LAMA: Di aplikasi LHKPN, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti tertulis hanya menyerahkan LHKPN pada 2006 dan 2011, tepatnya saat ia maju sebagai calon kepala daerah di pilkada. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan meminta calon anggota legislatif untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2019.

“Selama ini kan hanya Pilkada saja yang diminta, sekarang anggota DPRD juga,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencenaan dan Data, Syafrudin, Kamis (5/4/2018).

Syafrudin menjelaskan, KPU RI telah mengatur langkah tersebut dilakukan untuk merespon kejadian adanya calon kepala daerah di Pilkada 2018 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Meski menjadi tersangka, mereka tetap dapat melanjutkan proses pilkada seperti calon lainnya.

Dengan adanya persyaratan itu, semua pihak nantinya bisa mawas diri dalam mencalonkan maupun dicalonkan dalam pemilu mendatang.

“Ini agar semuanya berhati-hati, baik dari personal bacaleg dan partai politik yang mencalonkan,” kata dia.

Selain meminta agar para calon legislator melampirkan LHKPN saat mendaftar, PKPU tentang pencalonan juga bakal berisikan larangan bagi para mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon legislatif.

Sampai sekarang, rencana itu masih tertuang dalam rancangan Peraturan KPU soal pencalonan legislatif. KPU RI akan membahas rancangan peraturan pencalonan tersebut bersama DPR. (kub/gob)



loading...

Feeds

Belum Capai Terget, Pendaftaran Agen Sosialisasi Pilgub Jabar Diperpanjang

Hasil Survei Bukan Syarat Kemenangan

TIM Pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 2, TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah), Waras …