Duh… Nama Anggota DPRD Kota Bekasi Ini Belum Tercatat di DPS

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

SYARAT mutlak sebagai pemilih dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 adalah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dari situ, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan singkronisasi dengan data pemilih untuk pencocokan dan penelitian (coklit).

Namun aneh, tapi nyata. Sudah melalui persyaratan yang ada sebagai pemilih, nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Syaherallayali, tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu setempat sebanyak 1.383.018.

Ral, sapaan akrabnya, masuk dalam salah satu orang yang namanya tidak masuk dalam DPS dari 8.789 jiwa. Jumlah itu disebut sebagai warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal ini benar-benar ia sesali.

“Ya, padahal saya sudah di coklit, bersama istri dan dua anak saya. Waktu itu ada PPDP, PPS dan PPK yang datang, tapi aneh, kok nama saya tidak masuk dalam daftar pemilih (di Pilkada serentak 2018),” sesal Ral, Rabu (4/4/2018).

Ral mengaku sudah menegur pihak kelurahan setempat dimana ia tinggal di Perumahan Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara.

“Saat ini kayaknya masih proses, tetapi apabila nama saya tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) nanti, saya akan komplain sebagian dari masyarakat,” tutur Ral.

Meski demikian, Ral tidak ingin menyalahkan keterwakilan KPU. Ia menganggap kasus itu hanya kesahalan teknis saja.

“Ya, mungkin human error,” kata Ral.

Disamping itu, Ral meminta kepada Disdukcasip melakukan jemput bola secara efektif bagi warga yang belum mempunyai e-KTP atau suket.

Soalnya, hal itu juga merupakan perintah dari Rahmat Effendi ketika menjadi Wali Kota Bekasi definitif saat itu jauh sebelum tahapan Pilkada serentak 2018 dimulai.

“Jika tidak, kami sebagai partai politik juga sangat menyesali. Begitu juga warga yang belum mempunyai e-KTP dan tidak masuk dalam DPS supaya proaktif melakukan perekaman agar dapat mendongkrak partisipasi pemilih,” tandasnya.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, menyampaikan jika lembaganya sudah menyurati Disdukcasip terkait dengan jumlah warga yang belum mempunyai e-KTP atau suket.

“Kami juga sudah menerima surat dari Disdukcasip, dari 8 ribu lebih warga, ternyata setelah diteliti 7200 warga sudah rekam e-KTP. Artinya, data 8 ribu lebih warga belum mempunyai hak pilih terbantahkan,” ungkap Syafrudin. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …