Kadishub Kota Bekasi Sebut Wacana BPTJ Soal Masuk Jakarta Bayar Melanggar Komitmen NKRI

(Ilustrasi) Sejumlah kendaraan memadati di ruas Jalan KH Noer Ali, Bekasi Selatan, belum lama ini. Pemberlakuan ContraFlow di jalan tersebut dilakukan guna mengurai kemacetan lantaran adanya penyempitan jalan yang sedang dalam proses pembangunan pedestrian. Foto Raiza Septianto/Radar Bekasi

(Ilustrasi) Sejumlah kendaraan memadati di ruas Jalan KH Noer Ali, Bekasi Selatan, belum lama ini. Pemberlakuan ContraFlow di jalan tersebut dilakukan guna mengurai kemacetan lantaran adanya penyempitan jalan yang sedang dalam proses pembangunan pedestrian. Foto Raiza Septianto/Radar Bekasi

KEPALA Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana menyebut jika wacana Badan Pengelola Transportasi jabodetabek (BPTJ) menerapkan tarif masuk ke DKI Jakarta bagi pengendara luar daerah melanggar komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sehingga, menurut Yayan, perlu ada kajian lebih dalam untuk merealisasikan tarif berbayar bagi pengendara luar daerah yang hendak beranjak ke Ibukota Negara Indonesia itu.

“Kita ini NKRI. Apakah itu (tarif masuk Jakarta) satu-satunya cara mengentaskan kemacetan?. Saya pribadi minta wacana itu dikaji ulang lagi,” kata Yayan, Senin (2/4/2018).

Sebab, Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan yang bersebelahan dengan DKI Jakarta telah menunjukan komitmennya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan menerima kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berupa rekayasa lalin ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek sejak beberapa pekan lalu.

Implementasi kebijakan itu, kata Yayan, sempat memicu kontroversi di tengah masyarakat setempat, meskipun pada kenyataannya ganjil-genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur berjalan kondusif.

Kondusivitas ganjil-genap itu diklaim Yayan tidak lepas dari peran pihaknya dalam menyosialisasikan secara masif program tersebut.

“Jangan sampai kebijakan baru BPTJ memberlakukan tarif masuk ke Jakarta kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat kami,” katanya.

Yayan mengatakan, kebijakan tarif masuk Jakarta perlu kajian lebih dalam pascapemaparan BPTJ terkait wacana itu di hadapan anggota DPR RI baru-baru ini.

“Saya hadir pada saat pemaparan itu, memang tanggapan dari wakil rakyat di DPR RI beragam, namun saya pribadi tetap meminta agar kebijakan itu dikaji ulang,” tutur Yayan.

Yayan juga meminta BPTJ untuk mengintensifkan pembahasan implementasi tarif masuk Jakarta kepada seluruh pemerintah daerah.

“Sampai sekarang ini belum ada obrolan serius dengan kami perihal tarif masuk Jakarta. Saya juga ingin tahu skema BPTJ seperti apa?, apakah ini menyangkut seluruh wilayah atau hanya kawasan yang bertetangga saja dengan DKI seperti Bodetabek, atau tidak,” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …