Sekda Kota Bekasi Berencana Menuntut Balik Soal Ini, tapi…

Rayendra Sukarmadji

Rayendra Sukarmadji

SEKRETARIS Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji masih mempertimbangkan rencana menuntut balik pelapor yang menudingnya melakukan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) jelang Pilkada 2018.

Sebagai warga negara, Rayendra merasa memiliki hak hukum yang sama untuk membersihkan namanya atas perbuatan pencemaran baik ini.

“Saya sebetulnya tidak punya pikiran untuk menuntut balik, tapi kalau memang menyangkut nama baik saya, pastinya akan lakukan itu (tuntut balik),” kata Rayendra, Kamis (29/3/2018).

Ucapan Rayendra menyusul laporan yang dibuat Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 2, Nur Supriyanto-Adhi Firdaus Saady ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi pada Rabu (14/3/2018).

Rayendra kemudian memenuhi panggilan Panswaslu di Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi Timur lima hari kemudian atau pada Senin (19/3/2018) siang.

Kedatangan birokrat tertinggi di Kota Patriot itu guna menjelaskan dugaan intervensinya kepada para ASN supaya memilih petahana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pasangannya Tri Adhianto Tjahyono.

Namun, pada Selasa (20/3/2018), status hukumnya melemah dari laporan menjadi informasi awal, karena pelapor tidak mampu menghadirkan saksi pertama dan kedua atas laporannya.

Dengan menurunnya kasus itu, maka potensi Panwaslu Kota Bekasi merekomendasikan sanksi terhadap Rayendra ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga lebih kecil.

Sebab butuh waktu yang cukup panjang bagi Panwaslu untuk mencari alat bukti baru dan saksi guna menguatkan informasi awal masyarakat tersebut.

Meski memiliki hak hukum untuk menuntut balik ke polisi, tapi Rayendra masih mempertimbangkan rencana itu.

Dia khawatir, laporan yang dibuatnya justru membuat kegaduhan pesta politik yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang.

“Kita lihat kondisi, jangan sampai yang saya lakukan malah memperkeruh suasana Pilkada di Kota Bekasi. Saya justru berharap agar kasus ini selesai baik-baik,” ujar Rayendra.

Dalam kesempatan itu, Rayendra juga menjelaskan kesiapannya bila dipanggil KASN dan Kementerian Dalam Negeri atas laporan yang dibuat kuasa hukum paslon nomor urut 2.

Menurut dia, sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan dan hukum, Rayendra tentunya bakal memenuhi panggilan itu.

“Tentunya saya siap bila dipanggil dalam konteks klarifikasi,” katanya.

Reyendra juga mempertanyakan akurasi waktu kejadian yang didaftarkan pelapor. Dia menyebut, pelapor menuding bahwa dugaan pelanggaran itu terjadi di aula Nonon Sonthanie, Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Sabtu (10/3/2018) lalu.

Padahal realitanya, peristiwa itu terjadi di lapangan Plaza Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Rayendra membantah bahwa telah mengintevensi para ASN untuk memilih paslon nomor urut 1.

Dia menyebut, bahwa ASN telah dewasa, sehingg mampu menggunakan akal dan pikirannya dalam memilih calon kepala daerahnya pada Juni 2017.

“Poin pertama, salah bahwa saya memberi penekanan kepada aparatur pada hari Sabtu (10/3/2018), poin kedua juga salah bahwa saya memberi pengarahan pada Senin (12/3/2018), padahal saat itu saya mendampingi kunjungan Kapolri dan Menhub di Mega Bekasi,” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …