Perluasan Lahan TPA Sumur Batu Gagal, Sampah Menumpuk Hingga Ketinggian 25 Meter

TPA Sumurbatu. (Foto: Facebook)

TPA Sumurbatu. (Foto: Facebook)

TUMPUKAN sampah di zona VI Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, telah melebihi kapasitas dengan ketinggian mencapai 25 meter.

Padahal Pemerintah Kota Bekasi baru menambah luas lahan 3,5 hektare di sana pada tahun 2017.

Jumhana Luthfi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, mengatakan, pemerintah tidak mampu membendung sampah seberat 600 ton yang masuk ke TPA Sumurbatu setiap hari.

Sebab lahan eksisting saat ini baru mencapai 15,8 hektare.

Bila mengacu pada Keputusan Wali Kota Bekasi bernomor 658.12/kep.377-dinsih/vi/2016 tentang Penunjukkan Lahan sebagai Rencana Perluasan dan Pengembangan TPA Sumurbatu, bahwa pada tahun 2030 Bekasi harus memiliki lahan TPA hingga 38,9 hektar.

Meski ada tenggat waktu 12 tahun, tapi diproyeksikan rencana itu gagal karena tahun 2018 pemerintah menunda perluasan zona.

Bahkan beberapa tahun sebelumnya, Kota Bekasi tidak memperluas zona pembuangan di sana.

“Idealnya tinggi tumpukan sampah 15-19 meter, tapi fakta di lapangan sudah 20-25 meter,” kata Luthfi, Senin (26/3/2018).

Menurut Jumhana, anggaran daerah yang defisit sekitar Rp400 miliar pada tahun 2018, berimplikasi pada berbagai belanja pemerintah.

Salah satunya rencana perluasan zona pembuangan sampah yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.

“Disperkimtan melakukan perluasan zona atas rekomendasi kami, tapi tahun ini kami menunda pelaksanaan itu karena defisit anggaran,” kata Luthfi.

Berdasarkan catatannya, terdapat enam TPA Sumurbatu yakni 1, 2, 3, 4 dan zona 5A sampai 5D dan 6.

Idealnya, Kota Bekasi memperluas zona pembuangan sekitar 2 hektare-3 hektare setiap tahun guna mengurangi tumpukan sampah.

Usman Sufirman, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Disperkimtan Kota Bekasi, mengatakan, lahan seluas 3,5 hektar yang dibebaskan 2017 lalu menelan dana sekitar Rp31 miliar.

Untuk rencana tahun ini, kata dia, lembaganya masih menunggu usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Bila dana di APBD murni tidak ada, maka bisa diusulkan ke APBD Perubahan di triwulan ke empat tahun ini.

“Tahun 2018 kami masih menunggu pangajuan dari Dinas Lingkungan Hidup,” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …