Status Pelaggaran Pak Sekda di Meja Panwaslu Berubah

Panwaslu Kota Bekasi saat memeriksa Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji di kantornya, Senin (19/3/2018). Foto: Istimewa/Gobekasi

Panwaslu Kota Bekasi saat memeriksa Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji di kantornya, Senin (19/3/2018). Foto: Istimewa/Gobekasi

STATUS dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji, kini berubah.

Kasus yang awalnya berstatus laporan, sekarang melemah menjadi informasi awal masyarakat.

Dengan menurunnya status kasus itu, maka potensi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bekasi merekomendasikan sanksi terhadap Rayendra ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga lebih kecil.

Sebab butuh waktu yang cukup panjang bagi Panwaslu untuk mencari alat bukti baru dan saksi guna menguatkan informasi awal masyarakat tersebut.

“Statusnya sekarang berubah, tidak lagi laporan tetapi menjadi informasi awal masyarakat yang harus ditelusuri oleh Panswaslu sendiri,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Lem Panwaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto, Rabu (21/3/2018) malam.

Menurut Tommy, melemahnya status kasus yang dilaporkan itu berdasarkan sejumlah pertimbangan.

Salah satunya, pelapor hanya mampu memberikan data materil berupa alat bukti. Sementara, mereka tidak mampu menghadirkan saksi pertama dan kedua atas laporannya.

Bila mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan, bahwa pelapor harus memenuhi dua persyaratan yakni memberikan data formil dan materil.

Untuk data formil, kata Tommy, pelapor memberikan sejumlah identitas dirinya ketika mengajukan laporan ke Panwaslu.

Namun, saat dalam pengajuan materil berupa menghadirkan saksi, mereka tidak mampu melaksanakannya.

“Di sisi lain, laporan yang didaftarkan yang bersangkutan pada Rabu (14/3/2018) juga sudah kedaluwarsa karena batas waktunya maksimal lima hari,” kata Tommy.

Meski statusnya melemah, tetapi bukan berarti Panwaslu mengabaikan kasus itu.

Bila di tengah pemeriksaan petugas mendapati alat bukti baru dan saksi, secara otomatis status kasus naik menjadi temuan.

Dengan begitu, domain seutuhnya milik pengawas bukan lagi masyarakat atau pelapor.

Rayendra Sukarmadji memenuhi panggilan Panwaslu Kota Bekasi pada Senin (19/3/2018) pukul 15.00 WIB.

Kedatangan birokrat tertinggi di Kota Patriot itu ke Kantor Panwaslu untuk mengklarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya.

Rayendra berdalih tidak pernah menyampaikan ajakan kepada para ASN untuk memilih salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam ajang Pilkada Juni 2018 nanti.

Dia menyebut, tidak ada sambutan saat pelantikan dirinya sebagai Pelaksana harian Wali Kota Bekasi dari Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah pada Sabtu (10/3/2018). (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …