1.175 Reklame Berdiri di Kota Bekasi, Izin 350 Reklame Kadaluarsa

Reklame yang berdiri di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (13/9). Pemerintah Kota Bekasi akan menyusun rencana penataan terhadap reklame yang tidak beraturan di jalur protokol guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghilangkan kesan kesemerawutan. (GoBekasi/Ivan Pramana)

Reklame yang berdiri di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (13/9). Pemerintah Kota Bekasi akan menyusun rencana penataan terhadap reklame yang tidak beraturan di jalur protokol guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghilangkan kesan kesemerawutan. (GoBekasi/Ivan Pramana)

PEMERINTAH Kota Bekasi mencatat ada 1.175 reklame yang berdiri di Kota Bekasi sepanjang tahun 2017. Ironisnya, 350 di antaranya izin reklame telah kedaluwarsa sehingga lolos dari pajak.

Kepala Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengaku telah mengidentifikasi 85 persen tiang papan reklame di wilayahnya yang berdiri di atas trotoar dan hampir seluruhnya sudah mulai ditertibkan sejak tahun lalu.

Penertiban reklame bagian dari penataan trotoar di wilayah setempat. Sebab, trotoar merupakan hak dari pejalan kaki yang harus steril.

Sejauh ini, baru di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan yang sudah tertata dengan baik.

Seharusnya, kata Zeno, tempat pemasangan tiang reklame dibangun di antara trotoar dan pagar pembatas sempadan jalan.

Dengan begitu, papan-papan reklame yang berdiri terlihat tertib, dan tak mengganggu pejalan kaki. Apalagi hingga membuat tata kota menjadi semrawut.

“Estetika kota juga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu mengutamakan pendapatan tapi kota tidak indah,” kata Zeno.

Menurut Zeno, papan reklame ukuran besar yang paling banyak melanggar berada di Jalan Raya Alternatif Cibubur atau Transyogi, Kecamatan Jatisampurna.

Pertumbuhan reklame di sana cukup pesat seiring dengan meningkatkan laju properti di wilayah setempat.

“Di sana juga merupakan jalur nasional dari berbagai wilayah, jadi kita mulai tertibkan, jika melanggar kami turunkan,” tegas Zeno.

Pemerintah Kota Bekasi akan mengadopsi sistem penarikan pajak reklame dari Pemprov DKI Jakarta.

Pada bulan April 2018, retribusi reklame di Kota Partiot tidak lagi dilihat dari status jalan, melainkan bebasis kawasan jalan itu sendiri.

Menurutnya, selama ini pemerintah menerapkan pajak reklame sesuai dengan kelas jalan, yakni kelas jalan khusus di ruas tol, kelas I di jalan negara, kelas II jalan provinsi dan kelas III jalan kota.

“Bulan April tarif baru pajak reklame kami berlakukan,” kata Zeno.

Zeno menargetkan perolehan pajak dari sektor reklame pada tahun ini mencapai Rp116 miliar dan lebih besar dibanding target tahun lalu Rp86 miliar.

Sayangnya, perolehan target tahun lalu masih berada di kisaran Rp 30 miliar. (adv/kub/gob)

Pajak Reklame

Target PAD reklame tahun 2018 Rp 116 miliar.

Target PAD reklame tahun 2017 Rp 86 miliar.

Target PAD reklame tahun 2016 Rp 60 miliar.

Jumlah reklame di Kota Bekasi hingga 2017 1.175 titik.

Jumlah Reklame kedaluwarsa 350 titik.



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …