5 Tahun Kepemimpinan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu, PAD Kota Bekasi Cenderung Dinamis

Ilustrasi PAD

Ilustrasi PAD

LIMA tahun massa kepemimpinan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu sejak 10 Maret 2013 sampai 10 Maret 2018, eealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergerak dinamis.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, perolehan PAD pada tahun 2013, 2016 dan 2017 PAD tidak memenuhi target. Sedangkan tahun 2014 dan 2015 melampaui yang dipatok pemerintah daerah.

Rinciannya, pada tahun 2013 pemerintah mematok target PAD sekitar Rp950 miliar, tapi yang terealisasi sekitar Rp723 miliar.

Lalu, tahun 2014 realiasi PAD sekitar Rp1,2 triliun dengan menembus target sebesar Rp1,17 triliun.

Pada tahun 2015, realisasi PAD kembali merangkak hingga Rp1,49 triliun, dari target Rp1,38 triliun.

Namun, tahun 2016 capaian PAD sekitar Rp1,60 triliun tidak sesuai target yang dipatok sebesar Rp1,68 triliun.

Terakhir, tahun 2017, perolehan PAD sekitar Rp1,79 triliun kembali tidak mencapai target yang dipatok sebesar Rp2,35 triliun.

Meski tiga tahun tidak sesuai target. Namun perolehan PAD selama lima tahun di klaim mengalami peningkatan.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji mengatakan, jika target yang dipatok pemerintah, telah disusun berdasarkan potensi pajak yang bisa diraih eksekutif.

“Secara umum perolehan PAD menunjukkan peningkatan yang signifkan bila dilihat dari tahun 2013 ke tahun 2017. Peningkatan ini disebabkna karena adanya intensifikasi dalam pengelolaan PAD,” kata Roy sapaan karibnya, Selasa (20/3/2018),

Menurut dia, PAD yang diperoleh pemerintah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Guna mendongkrak PAD, pemerintah berupaya mengintensifkan dan ekstensifikasi potensi pajak yang bisa diraih.

“Intensifikasi potensi pajak misalnya pajak reklame, pajak parkir dan pajak lainnya,” jelas Roy.

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat menambahkan, pajak parkir merupakan salah satu item pajak yang meleset diproyeksikan pemerintah daerah.

Pada tahun 2017, pemerintah telah memproyeksikan pendapatan pajak parkir menembus Rp150 miliar. Namun, nyatanya hanya menembus Rp30 miliar.

“Potensi yang hilang cukup tinggi, karena itu pemerintah tengah berbenah dengan cara mengintensifikasi dan mengidentifikasi potensi pajak kembali,” kata Dadang.

Berdasarkan data yang diperoleh, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan penyumbang terbesar PAD dari sembilan item yang ada.

Setiap tahun, perolehan pajak BPHTB mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2017 berada di puncaknya dengan menembus Rp444 miliar.

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penyumbang terbesar nomor dua dengan menembus Rp290 miliar di tahun 2017. Lalu pajak penerangan jalan dengan menembus Rp272 miliar.

Dia menambahkan, ada delapan strategi lagi yang digagas pemerintah untuk mendongkrak PAD.

Di antaranya penyempurnaan regulasi tentang pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan peran sosialisasi untuk ketaan wajib pajak dan pembayar retribusi.

Selain itu, meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, meningkat penyertaan modal atau investasi, meningkatkan peran koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.

“Berikutnya, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertubuhan ekonomi, optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, serta membangun sistem pajak online,” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …