PAD Kabupaten Bekasi Banyak Bocor?

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, menanggap, banyak potensi pajak di Kabupaten Bekasi yang bocor dan belum mencapai jumlah yang seharusnya.

Berdasarkan data yang ia tunjukkan, pajak hotel pada 2017 mencapai angka Rp27.345.189.606, pajak restoran Rp110.824.623.487, pajak hiburan Rp11.369.440.077, pajak reklame Rp25.676.643.305.

Sementara itu pajak penerangan jalan Rp300.445.279.696, pajak parkir Rp10.737.063.787, pajak air tanah Rp3.651.828.298,pajak sarang burung Rp2.000.000, pajak bumi dan bangunan Rp368.563.257.495 dan pajak BPHTB Rp675.325.773.377.

Dua sektor pajak belum mencapai target, yakni pajak hiburan hanya terealisasi 97 persen dan pajak air tanah hanya 81.15 persen.

“Kita sedang fokus pembahasan Raperda Pajak. Kita lihat misalkan pajak reklame, ini sangat tidak masuk akal. Masa terbentang dari Tarumajaya sampai Cibarusah hanya 96 titik reklame,” kata Daris kepada gobekasi.co.id beberapa waktu lalu.

Ia memberi contoh pajak restoran, di Kabupaten Bekasi masih menggunakan checker sementara menurutnya di daerah lain sudah menggunakan teknologi.

Dengan sistem checker, pegawai dinas terkait mendatangi satu per satu restoran untuk mengecek dan mencatat data penjualan yang akan dihitung persentase pajak.

Sedangkan, jika menggunakan komputer, data penjualan akan secara otomatis terkirim ke dinas terkait untuk penghitungan pajak.

“Misal ada restoran pakai 2 komputer, 1 untuk kantor dan 1 untuk laporan pajak. Checker yang harus disoroti. Mereka kaya raja, pulang bawa duit, dikasih makan,” katanya.

Menurut data yang ia miliki, di Kabupaten Bekasi terdapat 449 restoran dan 306 katering. Tapi ia meragukan angka itu. Menurutnya, jumlah itu seharusnya mencapai ribuan.

“Di Badung, penduduk hanya 600 ribu tapi PAD-nya Rp7,8 triliun. Restoran dan hotel ada ribuan. Menurut aku di Bekasi seharusnya Rp300-400 miliar,” jelasnya.

“Inilah saya katakan banyak sekali kebocoran-kebocoran yang belum terselesaikan oleh rekan rekan dinas kita yang harusnya jadi potensi daerah itu jadi terbengkalai itu seharusnya potensi. Terus dari keterbukaan dan sistem harus dibenahi,” sambungnya. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …