Ketua DPRD: Politik Zaman Now Harus Jauh Penggunaan Isu SARA

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. (Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/gobekasi.co.id)

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. (Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/gobekasi.co.id)

KETUA DPRD Kota Bekasi, Tumai, menyatakan bahwa dialog dan musyawarah harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik ataupun perbedaan di Pilkada Kota Bekasi 2018.

Menurutnya, cara-cara kekerasan seperti demonstrasi yang membabi buta dan aksi anarkistis tidak boleh lagi dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

“Dahulukan cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa juga, biarkan hukum menjadi jalan terakhir. Di situlah sejatinya kehidupan demokrasi yang berkeadaban,” kata Tumai, Kamis (15/3/2018).

Tumai mengingatkan, semua pihak agar mewaspadai munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Misalnya, munculnya ideologi khilafah atau ancaman bangkitnya komunisme.

Sebab katanya, negara yang berdasar Pancasila merupakan bentuk ideal dan sudah final bagi bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila harus dipertahankan sekalipun dengan mengorbankan jiwa dan raga.

“Jika taruhannya adalah ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan sikap dengan tegas. Ideologi Pancasila harga mati,” tegasnya.

Selain itu, Tumai juga mengungkapkan terjadinya polarisasi dan fragmentasi di masyarakat sebagai dampak dari pertarungan dalam pilkada.
Legislator PDIP itu menegaskan, munculnya politik identitas dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di pilkada bisa mengancam keutuhan bangsa.

“Pembangunan tidak boleh dibebani oleh masalah-masalah politik serta isu SARA yang tidak produktif. Apalagi, sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Politik zaman now harus jauh dari penggunaan isu-isu SARA yang jelas hanya akan memecah belah persatuan bangsa,” paparnya.

Tumai juga mengajak semua pihak untuk berjuang bersama mengatasi kesenjangan sosial yang masih terjadi di masyarakat Karena itu, semua pihak harus bekerja sama mengentaskan rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …