Tolong, Jangan Pasang APK Disembarang Tempat

Satpol PP Kota Bekasi menurunkan APK Ilegal di Jalan Veteran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (22/2/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Satpol PP Kota Bekasi menurunkan APK Ilegal di Jalan Veteran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (22/2/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, mengultimatum tim sukses (timses) pasangan calon (Paslon) kepala daerah 2018 untuk tidak memasang Alat Peraga Kamapanye (APK) di sembarang tempat, sebab KPU sudah memetakan titik yang boleh dipasangi APK.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarhaeni, mengatakan penentuan lokasi tersebut merupakan hasil dari pemetaan di lapangan. Agar mengetahuinya, KPU sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada tiap-tiap tim kampanye paslon.

“Penetapan sudah jauh-jauh hari. Jadi tidak ada alasan lagi kalau tim kampanye salah loksi saat masang APK,” kata Nurul saat ditemui di Kantor KPU Kota Bekasi, Rabu (14/3/2018).

Penentuan titik pemasangan APK tersebut, kata Nurul, merupakan upaya untuk menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota. Tim kampanye hanya diperbolehkan memasang 1 Baliho dan 1 Spanduk di lokasi yang sudah ditentukan.

Sebab sampai saat ini, kendati KPU bersama Panwaslu sudah melakukan penertiban APK di banyak titik, tetapi keesokan harinya ada lagi APK baru yang terpasang di titik yang tidak semestinya.

“Makanya kita atur. Untuk masing-masing lokasi bisa digunakan bersama-sama. Apabila sudah penuh bisa mencari lokasi lain, tanpa harus saling serobot. Tetap jaga kondusifitas selama kampanye,” tuturnya.

Sejauh ini, meski lokasi pemasangan sudah ditentukan. Namun, masih saja ada yang memasang APK sembarangan, misalnya di tiang listrik atau dipaku ke batang pohon yang sudah jelas-jelas akan merusak objek yang ditempeli. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …