1.500 Titik Reklame di Kabupaten Bekasi Belum Berizin

Papan reklame yang dilaporkan warga, Senin (22/1/2018). (Foto: Ist)

Papan reklame yang dilaporkan warga, Senin (22/1/2018). (Foto: Ist)

SEBANYAK 1.500 titik reklame di Kabupaten Bekasi diduga tidak memiliki izin, sehingga menjadi los potensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu anggota Amanat Keresahan Rakyat Kabupaten Bekasi (AKSI), Hasan Basri menyayangkan kinerja dinas terkait dan seolah tutup mata dengan banyaknya reklame yang tidak berizin hingga mencapai 1.500.

Padahal, dari izin tersebut bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang untuk pembangunan Kabupaten Bekasi. “Kami sebagai masyarakat merasa prihatin dengan kinerja dinas terkait yang tidak masimal menggali potensi PAD dari sektor reklame.

Padahal pajak dari sektor reklame tersebut sangat menguntungkan Pemkab Bekasi jika dikelola dengan benar. Bisabisa mencapai miliaran rupiah. Dan kalau memang tidak izin, seharusnya dibongkar saja,” imbuh Hasan.

Dengan adanya ribuan reklame yang tak berizin, pihaknya mendesak kepada pemerintah daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pendataan dan penindakan secara tegas kepada perusahaan pemilik reklame.

“Kami mendesak agar aparatur pemerintah daerah serius dalam menindak pengusaha nakal untuk meningkatkan PAD. Sehingga juga bisa menambah Anggaran Pendapataan Belanja daerah (APBD) untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Hasan berharap, agar pemerintah dapat membuka diri dan bekerja sama dengan semua lapisan elemen masyarakat untuk menegur, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memang tidak memiliki izin reklame.

“Pemerintah daerah harus melibatkan semua pihak, seperti media, elemen masyarakat seperti LSM, Ormas, rekan – rekan mahaiswa, pemuda, dan lain sebagainya dalam mengawasi pengusaha nakal yang menghidari pajak atau lalai dengan kewajiban untuk tidak membayar pajak,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo membantah jika pihaknya tidak memungut pajak dari pengusaha reklame.

”Saya akui memang ada 1.500 titik reklame yang tak berizin, dan itu sudah terdata sejak tahun 2016. Hingga saat ini, kami masih melakukan verifikasi pendataan untuk ditetapkan sebagai objek pajak, sehingga bisa dikenakan sebagai wajib pajak,” ujar Gatot saat ditemui di lingkungan Pemkab Bekasi, Selasa (13/3).

Menurutnya, dari 1.500 reklame yang tak berizin, masih ada masalah dalam pendataan subjek pajaknya. ”Mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43 tahun 2017 tentang tata cara pemberian izin, meskipun tidak berizin, kami tetap bisa memungut pajak reklame tersebut menjadi sumber PAD.

Namun karena subjek pajak/wajib pajaknya tidak tinggal di Bekasi, sehingga menjadi permasalahan yang sedang kami cari solusinya agar tetap bisa ditagih untuk menambah PAD,” terangnya.

(rbs/and/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …