Catat, Penambahan APK Paslon Wajib Persetujuan KPU

Satpol PP Kota Bekasi menurunkan APK Ilegal di Jalan Veteran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (22/2/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Satpol PP Kota Bekasi menurunkan APK Ilegal di Jalan Veteran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (22/2/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni menyampaikan, setiap paslon walikota Bekasi di Pilkada serentak 2018 ini, diperkenankan menambah jumlah bahan kampanye (BK), sebanyak 100%. Sedangkan, untuk APK sebanyak 150 % dari total yang difasilitasi KPU.

Namun demikian, kata Nurul, untuk penambahan produksi bahan kampanye dan APK paslon ini tentunya, harus melalui persetujuan dari pihak KPU selaku penyelenggara Pilkada serentak 2018. Untuk itu, bagi setiap tim paslon wajib membuat surat persetujuan tertulis dulu sebelum mencetak.

“Surat harus melampirkan desain, ukuran, dan jumlah bhan kampanye dan APK yang akan diproduksi atau ditambahkan. kalaupun, ingin membuat design berbeda dari yang sudah ada silakan, asal sesuai aturan dan ketentuannya,” ujar Nurul, Selasa (13/3/2018).

Menurut Nurul, desain dan materi bahan kampanye dan APK tambahan itu dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

“Tapi dari design dan materi itu tim paslon dilarang untuk mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik. Adapun soal ukuran tetap mengikuti yang ada,” jelas Nurul.

Terakhir, diakui Nurul, berdasarkan aturan PKPU nomor 4 tahun 2017 terkait penambahan bahan kampanye dan APK ini, setiap tim paslon diwajibkan untuk menyerahkan bukti pemesanan dari produksi cetaknya ke KPU. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …