Penerapan Sistem Ganjil Genap di Bekasi Dianggap Diskriminasi

Arus Lalu Lintas di Tol Jakarta_Cikampek. Foto: Istimewa/Gobekasi

Arus Lalu Lintas di Tol Jakarta_Cikampek. Foto: Istimewa/Gobekasi

KETUA Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane, menyebut jika kebijakan yang diambil oleh Menteri Perhubungan Budi Karya terkait penerapan sistem genap ganjil di GT Bekasi Barat dan Bekasi Timur ruas Tol Jakarta-Cikampek adalah diskriminatif.

Neta punya alasan menyebut kebijakan itu sarat diskriminasi. Soalnya, hanya warga Bekasi yang terkena sistem genap ganjil. Sementara warga lain di sisi tol, bebas melintas tanpa terkena peraturan genap ganjil.

“Sistem ini bukan solusi karena warga Bekasi bisa saja masuk dari Pintu Tol Tambun ataupun Pondokgede. Jika itu terjadi ‘neraka’ macet akan berpindah ke dua jalur tersebut Akibatnya Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesiasian,” kata dia, Jumat (9/3/2018).

Ia mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang mengeluarkan Permen No PM 18 Tahun 2018, yang menetapkan Genap Ganjil Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta mulai 12 Maret 2018.

“Permen itu dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, tanpa kajian matang dan tanpa mau melihat fakta di lapangan. Permen itu hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan sistem ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek adalah sebuah penghinaan bagi masyarakat Bekasi. Sudah seharusnya warga dan Pemerintah Kota Bekasi memprotes dan menolak penerapan Peraturan Genap Ganjil Jalan Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta itu.

“Sebab peraturan tersebut sangat mendiskriminasi warga Bekasi dan bukan solusi untuk mengatasi ‘neraka’ kemacetan Tol Cikampek-Jakarta,” tegas Neta.

Seharusnya, sambung Neta, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas Tol Jakarta-Cikampek. Sebab munculnya “neraka” kemacetan jalan tol itu adalah akibat sikap se-enaknya pemerintah yang menumpuk proyek infrastruktur di pinggir dan tengah jalan tol secara bersamaan.

“Seharusnya pemerintah menyadari bahwa Tol Jakarta-Cikampek adalah urat nadi satu satunya Trans Jawa. Sehingga sedapat mungkin dihindari untuk ‘mengganggunya’. Kalaupun ingin membangun jalur kereta dan lainnya, seharusnya menggunakan lahan yang lain agar urat nadi Trans Jawa tidak terganggu,” tutur Neta.

Ia menganggap jika kebijakan ganjil genap adalah sikap ngawur pemerintah itu menimbulkan “neraka” kemacetan, Menteri Perhubungan seolah menyalahkan warga Bekasi sebagai “biang kerok” dan di diskriminasi dengan sistem genap ganjil.

Padahal, kata Neta, jika dicermati, kemacetan Tol Cikampek di pagi hari justru lebih parah dari arah Jakarta hingga ke Cibitung. Titik kemacetannya mulai dari Pintu Keluar JORR di Cikunir hingga pintu keluar Kawasan Industri Cibitung.

“Sedangkan kemacetan parah Jalur Bekasi Jakarta umumnya hanya terjadi hari Senin pagi. Itupun dari arah Bandung dan Pantura, yang umumnya orang orang yang habis liburan,” katanya.

Dengan kondisi ini, dipastikan sistem ganjip genap bukan solusi untuk mengatasi kemacetan Tol Cikampek. Sistem itu hanya mengatasi masalah dengan masalah hingga akan menimbulkan masalah baru.

“Akibat kebijakan itu warga dan Pemkot Bekasi harusnya merasa terhina. Sebab mereka seperti dianggap sebagai ‘warga dari planet lain’ yang pantas didiskriminasi oleh Menteri Perhubungan. IPW berharap dalam dalam mengatasi ‘neraka’ macet Tol Cikampek. Menhub harusnya berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas tanpa diskriminasi. Selain itu mendesak pemerintah menata jalan arteri Pulogadung Bekasi dan Jalur Kalimalang sebagai alternatif yang ideal untuk mengurai ‘neraka’ kemacetan Tol Cikampek,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …