Pemkab Bekasi Bakal Surati Perusahaan yang Belum Bayar Pajak Air Tanah

Aset

Aset

PANSUS Raperda Retribusi Pajak Daerah menemukan pajak air tanah yang dibayarkan perusahaan belum tergali maksimal, dari 3.000 perusahaan pajaknya hanya sebesar Rp10 miliar.

Pajak air tanah seharusnya menjadi lumbung pendapatan asli daerah. Karena setiap industri yang berdiri membutuhkan air untuk menjalankan usahanya, namun kompensasi yang didapat pemerintah daerah jauh dari harapan.

Ditanya mengenai hal itu, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, menyebut belum tergalinya pajak tersebut karena beberapa faktor di antaranya, jumlah pegawai yang terbatas apalagi saat ini pengawasan terhadap perusahaan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Dengan belum maksimalnya perolehan pajak itu, hal ini menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak, apalagi jika pajak daerah yang saat ini tengah dibahas sudah disahkan maka pendapatan yang masuk akan lebih besar.

“Rencana kedepan melakukan penagihan bagi perusahaan, yang tidak membayar pajak air tanah dengan memberikan surat,” ucapnya, Kamis (8/3/2018).

Neneng menambahkan, selain memberikan surat peringatan bagi perusahaan yang tidak membayar pajak, pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk melakukan penagihan secara langsung.

“Kita akan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk menyerap PAD yang belum tergali,” tambah Neneng. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …